NPM, MANADO – Provinsi Sulawesi Utara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Ini merupakan kali ke delapan Sulut menerima opini tertinggi pemeriksaan hasil keuangan secara berturut-turut.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan dilakukan oleh anggota enam BPK RI Dr Pius Lustrilanang S.IP., M.Si., CFrA., CSFA kepada Gubernur Olly Dondokambey, saat paripurna di gedung DPRD Sulut, Jumat (13/5/2022).
Paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut dr Frasiscus Andi Silangen.
Pius mengatakan, LHP Sulut telah sesuai aturan pemeriksaan keuangan. “Laporan keuangan Sulut sudah sesuai dengan standar akuntabilitas keuangan daerah,” katanya.
Meski begitu, BPK juga masih menemukan sejumlah kelemahan pada laporan keuangan.
Seperti pengelolaan pajak dan retribusi yang belum tertib, pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang belum sesuai aturan yang berlaku serta keterlambatan penyelesaian pekerjaaan dan kekurangan volume yang masih terjadi setiap tahun.
BPK meminta agar Pemprov Sulut untuk segera melakukan perbaikan terkait temuan tersebut.
Selain itu, BPK juga meminta pejabat wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK minimal 60 hari setelah diserahkannya hasil pemeriksaan.
“Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Sebagai birokrat harus bisa melayani rakyat dengan baik dan bersih dan jangan korupsi. Kita harus bisa menggunakan setiap sen uang negara untuk menyejahterakan rakyat,” kata Pius.
Terkait opini tersebut, Gubernur Sulut Olly Dondokambey berterima kasih pada BPK RI yang terus memberikan koreksi dan masukan atas pemeriksaan keuangan daerah.
“Saya bersyukur kita bisa mendapat opini WTP,” katanya.
Olly juga memastikan Pemprov Sulut akan segera memperbaiki setiap kelemahan yang masih jadi temuan BPK.
“Saya meminta jajaran Pemprov untuk melakukan perbaikan secepatnya. Mengajak komponen pembangunan untuk menjaga sinergitas menuju Sulut sebagai gerbang pasifik,” ajak Olly. (rud)
