NPM, MANADO – Wagub Steven Kandouw hadiri Kegiatan Pembukaan MIC Tahun 2022 yang dibuka Wakil Menteri Hukum dan Ham.
Kegiatan ini mendorong potensi Kekayaan Intelektual di Indonesia termasuk di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
Sehingga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI meluncurkan Mobile Intellectual-Property Clinic (MIC)/Klinik Kekayaan Intelektual (KI) Bergerak di Atrium Megamall Manado, Kamis (12/5/2022).
Mobile Intellectual Property Clinic/Klinik Kekayaan Intelektual (KI) Bergerak merupakan salah satu dari program unggulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tahun 2022.
Tujuan untuk menumbuhkan layanan KI melalui kerja sama antara Kantor Wilayah dengan stakeholder KI di berbagai daerah di Indonesia untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian dalam pengajuan permohonan KI.
Mendorong pertumbuhan permohonan KI secara kuantitas maupun kualitas, serta memperkenalkan layanan KI kepada stakeholder KI seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, UMKM, sekolah dan masyarakat umum.
Wagub Steven Kandouw mengucapkan selamat datang di Bumi Nyiur Melambai kepada Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Edward Omar Sharif Hiariej.
”Hari ini kita kembali mendapatkan hadiah yang luar biasa dari Kementerian Hukum dan HAM, kenapa? Mungkin yang lain belum tahu karena belum tersosialisasi dengan baik tentang Kekayaan Intelektual,” ujar Wagub.
Kata Wagub, selama ini hanya fokus meng-underline. Kalau berbicara kolateral, sertifikasi tanah, ini jadi kolateral. Padahal kekayaan intelektual juga semestinya di kolateral untuk kita semua.
“Di luar negeri ini sudah lama dan sampai sekarang sudah menjadi mindset, sudah menjadi budaya di masyarakat untuk berupaya agar semua apa saja, secara kelembagaan, secara kolektif maupun secara personal supaya diberikan kekayaan intelektual, tapi kita masih jauh,” tambahnya.
Meski begitu, Wagub mensyukuri peranan serta upaya dari jajaran Kemenkumham beberapa tahun terakhir yang dinilainya luar biasa dalam hal mendorong pertumbuhan pengurusan KI.
Ia pun memberi apresiasi kepada Kanwil Kemenkumham Sulut yang telah menempatkan Sulut sebagai salah satu dari 10 daerah yang mendapatkan perlakuan khusus untuk mengencarkan pengurusan KI.
“Adanya MIC ini dapat memberikan akses kepada masyarakat kita maupun pribadi-pribadi untuk lebih gampang mengurus kekayaan intelektual ini. Karena selama ini kan kesannya ribet, susah, padahal gampangnya luar biasa.
Kitanya saja yang seperti tidak mau melakukan. Untuk para bupati/walikota, ini tentunya menjadi modal untuk daerah kita rakyat kita untuk mendapatkan nilai tambah,” tuturnya.
Wamenkumham Edward Hiariej menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Sulut.
Ia mengatakan partisipasi dan dukungan Pemprov Sulut dalam mendorong perlindungan KI khususnya Kekayaan Intelektual Komunal sehingga telah dicatatkan sebanyak 10 Kekayaan Intelektual Komunal dari Provinsi Sulut.
“Saya mengharapkan kolaborasi dan sinergi terkait pengurusan KI ini dapat terus terjalin, dalam lita bersama-sama mengali dan melindungi potensi-potensi kekayaan intelektual lainnya di Sulut,” imbuhnya. (don)
