NPM, MANADO – Pemerintah Kota (Pemkot) Manado melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) kembali menggabungkan atau me-merger 18 Sekolah Dasar (SD) di tahun 2022 ini.
Alasan merger 18 Sekolah Dasar (SD) ini karena beberapa sekolah di Kota Manado memiliki jumlah peserta didik sangat sedikit.
Belum lagi sarana-prasarananya (Sarpras) yang kurang memadai. Bahkan, dikabarkan kebijakan ini sudah mendapat “lampu hijau” dari Walikota Manado Andrei Angouw.
Hal ini sangat memprihatinkan, bahkan menjadi catatan jalannya pemerintahan di Kota Manado yang belum mampu memajukan pendidikan. Sehingga mengambil jalan pintas melalui kebijakan dengan me-merger/menutup 18 SD negeri di Kota Manado.
Dimana, ada 33 SD negeri di Manado yang menjadi kajian dari Dikbud Kota Manado. Kemudian diusulkan hanya 15 SD yang berlanjut operasi.
Pasalnya, 18 SD lainnya terpaksa ditutup, selanjutnya peserta didik di sekolah tersebut akan digabung ke sekolah lain.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Manado, Dr Deysie Lumowa MPd melalui Kabid Pembinaan SD Triana Almas. STTP, MSi ketika dikonfirmasi mengenai penutupan 18 SD negeri tersebut tak menampik.
“Semua sudah melalui kajian dan hal ini telah disampaikan ke Walikota Manado,” kata Kabid, Jumat (10/06/2022).
Dijelaskan, ada beberapa pertimbangan sehingga dilakukan merger/penutupan sekolah-sekolah tersebut, diantaranya ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah tersebut yang belum memadai dan jumlah peserta didik.
“Ada dua atau tiga sekolah di lokasi yang sama, kami merger/tutup. Apalagi sekolah tersebut hanya punya halaman yang terbatas,” ujarnya.
Langkah ini juga sudah dikonsultasikan ke pihak kementerian.
“Kami berharap hal ini dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Kota Manado,” ungkap Kabid.
Terpisah, Ketua AGIS Sulut Dr Arnold Poli berharap langkah Dikbud Manado untuk me-merger/menutup SD negeri harus diawali dulu dengan kajian yang mendalam.
Sehingga kebijakan ini tidak bersifat kontraproduktif dalam upaya pemerintah memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
“Penutupan SD negeri, sebaiknya ada kajian yang komprehensif,” imbau Poli. (dio)