Silpa 2021 Sentuh 131 Miliar, Begini Kata MJLW

Ketua Partai Golkar Tomohon, Miky Junita Linda Wenur

NPM, TOMOHON – Pemerintah Kota Tomohon harus lebih mematangkan perencanaan dan penyerapan anggaran yang sudah ditata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bagaimana tidak, sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2021 mencapai Rp131 Miliar.

Angka yang sangat fantastis ini mendapat catatan kritis dari Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Tomohon.

‘’Jika mencermati penggunaan anggaran di tahun 2021 dengan tidak dilaksanakannya sejumlah program sehingga menghasilkan Silpa yang besar, harusnya LPJ ditolak. Namun Partai Golkar memikirkan kepentingan lebih besar yakni kepentingan rakyat Kota Tomohon,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Tomohon Ir Miky Junita Linda Wenur MAP (MJLW) kepada wartawan.

Ia menuturkan, jika Partai Golkar yang mayoritas di DPRD Tomohon menolak yang akhirnya DPRD juga menolak, maka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp131 Miliar tahun 2021 tidak bisa digunakan.

“Karena Silpa 131 Miliar tentu akan sangat berpengaruh pada penyusunan program-program dalam APBD Perubahan 2022,” beber Ketua Komisi III DPRD Kota Tomohon ini.

Ia berharap, Pemerintah Kota Tomohon melaksanakan program-program pada APBD yang telah direncanakan dan ditetapkan bersama dengan DPRD.

“Coba kalau kita tolak. Kita bisa bayangkan akibatnya pada rakyat Kota Tomohon. Disini, pemerintah diharapkan untuk lebih berkomitmen, profesional dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Sekretaris Komisi W/KI Sinode GMIM tiga periode itu.

Lanjutnya, selain Silpa yang besar, kami mendapati ada beberapa program atau kegiatan yang dilakukan terkesan hanya yang penting terealisasi tapi kurang memperhatikan asas manfaat dan kualitasnya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Tomohon Piet HK Pungus SPd. Menurutnya, sejak dulu Partai Golkar komitmen dengan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Ia membandingkan pemerintahan saat ini dengan waktu lalu. “Dengan banyaknya Silpa, berarti banyak program yang tidak dilaksanakan. Padahal, masyarakat sangat membutuhkannya,” pungkas Anggota DPRD Tomohon dua periode.(mhk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *