NPM, BOLMONG – Buntut dari aksi demo penolakan, hingga saat ini rupanya pihak perusahaan tambang emas Bulawan Daya Lestari atau PT BDL belum ada kesepakatan dengan masyarakat lingkar tambang.
PT BDL pun diduga membohongi masyarakat lingkar tambang. Pasalnya, sampai hari ini belum ada kesepakatan antara masyarakat lingkar tambang dengan PT BDL, melainkan hanya saja janji palsu.
Selain banyak memberikan harapan atau janji palsu kepada masyarakat tambang, ternyata pihak PT BDL juga tidak membayar hak tenaga kerja atau karyawan.
Bahkan, muncul dugaan selama 10 tahun CSR atau Corporate Social Responsibility PT BDL tidak jelas, padahal itu adalah tanggung jawab.
“Terkait CSR kurang lebih 10 tahun tidak jelas. Selain itu tidak ada 1 orang pun mantan karyawan yang mendapat pesangon. Bahkan, ada beberapa karyawan yang sudah bekerja 12 Tahun tidak mendapata pesangon denhan tanda terima kasih dari BDL. Memang ada beberapa orang yang mendapat tanda jasa, tapi itu bukan pesangon,” kata Vicky Ilam sebagai Ketua Aliansi Lingkar Tambang, Sabtu 3 September 2022.
Pria kelahiran Desa Mopait ini menambahkan, setelah adanya aksi demo pelonakan terhadap PT BDL yang dilakukan masyarakat lingkar tambang pada tanggal 18 Agustus 2022, langsung ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Desa Mopait.
Pertemuan antara Pemdes Desa Mopait dengan pihak PT BDL bersama masyarakat lingkar tambang itu pun berlangsung di balai Desa, pada tanggal 19 Agustus. Tapi, pertemuan itu rupanya belum ada kesepakatan antaran PT BDL dengan masyarakat yang menggelar aksi demo penolakan.
“Hasil tidak ada malam itu, karena pihak PT BDL yang hadir cuma HRD BDL yang katanya tidak punya wewenang untuk mengambil keputusan. Tapi, HRD PT BDL malam itu berjanji dalam 1 Minggu akan menghadirkan Bos BDL agar bisa menjawab keluhan masyarakat. Tapi sampai hari ini sudah hampir 2 minggu tidak ada tanda-tanda,” ujarnya.
“Jadi sampai hari ini, terkait aksi tanggal 18 lalu belum ada kesepakatan dari pihak BDL dengan Aliansi lingkar tambang. Sampai hari ini kami masih menolak PT BDL karena belum ada keputusan, apa lagi belum ada kabar cuma janji-janji,” tambahnya.
Dengan begitu, menurut Ketua Aliansi Lingkar Tambang dan juga sebagai perwakilan masyarakat, PT BDL dinilai tidak menguntungkan masyarakat lingkar tambang.
Hal itupun langsung ditanggapi Kepala HRD PT BDL yakni Ronald Saweho. Ronald memastikan jika hal itu tidaklah benar.
“Perlu saya jelaskan bahwa kami manajemen PT BDL yang baru terhitung sejak November 2021 sampai sekarang, kalau kemudian ada mantan karyawan yang tidak mendapatkan pesangon dri kami itu tidak benar. Mungkin yang bersangkutan bekerja sebagai karyawan pada perusahaan manajemen yang lama, sebelum kami ambil alih seluruh saham pada November 2021,” kata Ronald, saat dihubungi media ini, Sabtu 3 September.
Menurutnya, terkait hasil pertemuan setelah adanya aksi Demo penolakan terhadap PT BDL semua ada di Pemdes Mopait, sebagai penyelenggara acara pertemuan.
“Tidak ada janji pada saat pertemuan, saya bilang saya akan komunikasikan dengan Top Manajemen terkait salah satu permintaan dari pihak pendemo. Permintaan tersebut diluar 5 point yg menjadi dasar mereka lakukan aksi damai waktu itu,” ujarnya.
“Dan acara pada waktu itu belum selesai, tapi pihak pendemo sudah keluar meninggalkan tempat pertemuan,” tambahnya.
Aksi keluar ruangan itu sebagaimana disampaikan Kepala HRD PT BDL, sebelumnya beredar di media sosial Facebook. Berdasarkan postingan dalam akun Facebook dengan nama akun Vicky Ilam.
Dalam postingan itu, Vicky Ilam mengapresiasi atas respon cepat aksi tanggal 18 Agustus 2022.
“PEMDES MERESPON CEPAT AKSI KEMARIN TGL 18, luar biasa syukur mo anto. Aksi keluar ruangan itu adalah aksi sebagian kekesalan KPD PT BDL, karna TDK ada yang bisa memberi keputusan malam ini. #tolakbdl,” tulis Vicky Ilam dalam akun Facebooknya.
Hingga saat ini, Kepala Desa/Sangadi Desa Mopait belum memberikan tanggapan terkait aksi demo penolakan PT BDL. Upaya konfirmasi terus akan dilakukan kepada pihak Pemdes Mopait atau Kepala Desa. (Gry)
