NPM, Tomohon – Keluhan kader keluarga berencana (KB) kepada wakil rakyat terkait belum dibayarkannya insentif selama empat bulan di tahun 2023 berbuah manis.
Pasalnya, rapat dengar pendapat atau hearing Komisi 3 DPRD Kota Tomohon dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Tomohon, di Kantor DPRD Tomohon, Selasa (5/9/2023), sepakat untuk segera dilakukan pembayaran insentif kader KB.
Ketua Komisi III DPRD Tomohon, Ir Miky Junita Linda Wenur MAP (MJLW) mengatakan, pada hearing tanggal 22 Agustus, pihaknya menanyakan terkait insentif kader KB yang baru direalisasikan sampai bulan April.
“Jadi ada 4 bulan yang belum direalisasikan. Hal ini yang dikeluhkan sejumlah kader KB kepada kami sebagai wakil rakyat,” jelas Wenur didampingi Sekretaris Komisi 3, Pricilia Tumurang.
Ia pun meminta Dinas PPKB untuk segera merealisasikan insentif bulan Mei-Agustus. Namun hingga pelaksanaan hearing saat ini belum dibayarakan.
“Bersyukur, dalam hearing hari ini sudah disepakati mulai dibayarkan besok, Rabu 6 September hingga Jumat 8 September,” ungkap Wenur yang pernah menjabat Sekretaris Komisi W/KI Sinode GMIM selama tiga periode ini.
Lanjutnya, realisasi insentif bagi kader KB ini bagi kelurahan yang administrasi lengkap.
Dimana telah memasukan laporan dan tanda tangan daftar insentif.
“Informasi yang disampaikan Dinas PPKB bahwa baru 24 kelurahan yang lengkap administrasi. Jadi diimbau kelurahan lain segera melengkapi. Untuk laporan, 44 kelurahan sudah masuk. Tinggal tanda tangan daftar insentif dari 20 kelurahan yang belum lengkap,” jelas Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Tomohon.
Sementara itu, Sekretaris Komisi 3, Pricilia Tumurang mengharapkan, komitmen dari Dinas PPKB untuk melakukan pembayaran selang tiga hari kedepan.
“Dinas PPKB bisa jemput bola bagi 20 kelurahan yang belum lengkap. Semoga kedepan bisa dibayarkan tepat waktu,” pungkas Srikandi Partai Golkar ini. (mhk)
