NPM, Tomohon – Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tomohon tahun 2023 mendapat penolakan dari dua fraksi DPRD Tomohon.
Dalam rapat paripurna DPRD Tomohon, di Ruang Sidang DPRD Tomohon, Kamis (1/8/2024) dini hari, fraksi Partai Golkar dan fraksi Restorasi Nurani dalam pandangan akhir menolak pertanggungjawaban APBD Tomohon tahun 2023.
Tokoh Masyarakat Kota Tomohon, Stefy Edwin Tanor SE Ak, MM mengatakan, dalam menghadapi kontestasi politik Pilkada 2024, banyak gerakan politik yang akan bermunculan.
“Sebenarnya hal itu normal dalam menghadapi fenomena kontestasi Pilkada seperti ini. Namun kita juga harus cerdas dan santun meletakan permasalahan secara proposional,” ungkap Ketua Forum Transparansi (FORTRAN) Kota Tomohon ini.
Lanjutnya, peristiwa penolakan APBD Tomohon secara politik dapat dianalisa bahwa Golkar sementara memainkan power di Dewan karena menguasai parlemen dengan 10 kursi.
“Kemudian melihat Golkar akan melirik kader partai NasDem yakni Cherly Mantiri yang memiliki dua kursi DPRD Tomohon saat ini. Artinya membuat presing power politik dan menunjukkan mayoritas di dewan atau anything can do (apapun bisa dilakukan),” bebernya.
Tapi tindakan fraksi Partai Golkar menolak pertanggungjawaban, kata Tanor, merupakan tindakan yang keliru.
Ibarat permainan sepak bola sebagai gol bunuh diri.
“Mereka mengabaikan suara rakyat, sebab yang dilakukan hanyalah hasrat untuk mengganggu dan menghambat pemerintahan Kota Tomohon yang dipimpin oleh Caroll Senduk yang notabenya adalah Ketua DPC PDIP Tomohon,” ungkapnya.
Dia menilai secara politik sangat merugikan Nita Wenur yang juga Ketua DPD Golkar Tomohkon, yang disebut-sebut akan maju dalam Pilkada Tomohon.
Hal ini akan menguntungkan PDIP dan Gerindra yang akan berkoalisi di Pilkada Tomohon.
“Mengapa merugikan? Karena Nita Wenur dan Golkar sementara menyampaikan kepada publik, bilamana pemerintahan berjalan aman dan lancar harus menguasi dewan,” nilai Tanor.
Dengan demikan, ungkap Tanor, Golkar sementara mempromosikan bahwa paling ideal kedepan untuk memimpin Kota Tomohkn adalah yang menguasai dewan.
Dimana untuk komposisi DPRD Tomohon periode 2024-2029 yakni, PDIP 15 kursi, Gerindra 3 kursi dari 25 kursi.
“Tindakan Golkar ini sekaligus menohok calon perseorangan, Wenny Lumentut-Michael Mait, yang seakan-akan tidak akan ada panggung politik bila tidak ada perwakilan di DPRD Tomohon,” beber Tanor.
Oleh Tanor, peristiwa penolakan fraksi Partai Golkar dan Restorasi Nurani merupakan kampanye gratis bagi Caroll-Sendy yang kans akan diusung PDIP dan Gerindra.
“Masyarakat akan melihat peristiwa ini sebagai pendidikan politik yang sangat berguna untuk mendapatkan refrensi politik secara benar,” pungkas Tanor. (mhk)
