NPM, Mitra – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sophia Antou mengusulkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mitra Tahun 2026.
Hal ini terkuak dalam kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 di Kantor Bapedda, Selasa (21/1/2025).
“Saya mengusulkan ke pihak eksekutif terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Ini agar bisa dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2026,” beber Sophia Antou.
Berdasarkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan 13 Januari 2025 lalu, ada beberapa aspek perlu dimasukan dalam RKPD tahun 2026.
“Salah satunya terkait dengan JKN, karena ini menjadi temuan yang kami rasa sangat signifikan,” terangnya.
“Saya rasa hal ini harus dimasukan ke dalam RKPD tahun 2026, karena ini salah satu temuan yang sangat signifikan dari perwakilan BPK RI yaitu terkait tentang Jaminan Kesehatan Nasional,” imbuhnya.
“Terutama disini soal aspek bangunan, prasarana, alat kesehatan (alkes), pemenuhan obat-obatan dan BMPHP, serta pengelolaan dan pembiayaan untuk JKN,” sambungnya.
Oleh sebab itu, Antou membeberkan hal ini telah mendapat temuan BPK RI dan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026.
“Jadi kita harus betul-betul memperhatikan bangunan, obat-obatan, serta semua kebutuhan yang ada di Rumah Sakit. Begitu juga dengan Puskesmas,” beber Antou. (*/red)
