NPM, Sangihe – Meskipun menjadi prioritas, pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan di wilayah kepulauan seperti Matutuang dan Lipang serta Pelabuhan Tahuna masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.
Keterlambatan ini disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara nasional.
Koordinator Sosial Media Response Team Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Tahuna Meifrid Palenewen mengatakan, pihaknya terus memperjuangkan pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan guna menunjang transportasi laut.
Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat.
“Memang saat ini kami tetap memperjuangkan pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan, tetapi kami harus menunggu arahan dari pemerintah pusat,” ujar Palenewen saat dikonfirmasi, Jumat (7/2/2025)
Menurutnya, proyek pembangunan di beberapa lokasi seperti Matutuang, Lipang, dan Tahuna masih tertunda karena kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh Kementerian Perhubungan RI.
“Kami mohon maaf karena adanya efisiensi anggaran, sehingga beberapa proyek pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan harus ditunda,” tambahnya.
Meski demikian, KUPP Tahuna tetap berkomitmen mendukung program ekonomi biru yang dicanangkan pemerintah dengan memaksimalkan layanan kapal perintis.
Kapal perintis tidak hanya berfungsi sebagai angkutan barang dan penumpang, tetapi juga berperan dalam meningkatkan perekonomian maritim, terutama di wilayah perbatasan. (Opo)
