NPM, Manado – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Mayjen (Purn) Yulius Selvanus tidak mentoleransi praktik ancam-mengancam antar pejabat di lingkungan pemerintah daerah.
Pernyataan tegas ini disampaikan dalam apel perdana kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay di Kantor Gubernur Sulut, Rabu (5/3/2025).
Gubernur menyoroti isu perpecahan di tubuh birokrasi pasca-Pilkada.
Ia meminta seluruh pejabat, ASN, dan PPPK menghentikan praktik ancaman atau upaya “mencopot” jabatan berdasarkan kepentingan politik.
“Saya dengar ada kabar di kabupaten kota yang pro kanan atau pro kiri akan dicopot. Kalau seperti ini, tidak akan ada habisnya. Pilkada sudah selesai, sekarang waktunya bersatu!” tegasnya.
Gubernur juga mengingatkan Sekretaris Provinsi (Sekprov) dan pimpinan daerah untuk memastikan harmoni di lingkungan kerja.
“Saya minta di kabupaten kota jangan ada dendam. Negara kita mau jadi apa kalau kita sibuk balas dendam,” ujarnya.
Ditekankan pula bahwa musim politik telah usai. Seluruh aparatur pemerintah diminta beralih fokus pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
ASN dan PPPK harus memberikan yang terbaik untuk rakyat.
“Kita semua manusia beragama, harusnya mengimani bahwa dendam tidak baik. Saya bukan pendendam, tapi saya pengingat,” kata Yulius.
Pemprov Sulut, kata Gubernur, mengutamakan kolaborasi, bukan konflik internal.
Oleh sebab itu, Gubernur berharap semua pihak meninggalkan ego sektoral dan bersama-sama membangun Sulut.
“Kepala daerah, pejabat, ASN, dan PPPK harus saling merangkul. Hanya dengan solidaritas, kita bisa mewujudkan pemerintahan efektif untuk masyarakat,” tambahnya. (don)
