NPM, NANADO-Pemprov Sulawesi Utara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI.
Opini diserahkan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Budi Prijono saat rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Senin (2/6), di Manado.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 diterima Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Fransiscus Andi Silangen dan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus.
Budi mengapresiasi komitmen Pemprov yang kembali meraih opini WTP untuk ke-11 kalinya.
“Capaian ini tentunya tidak terlepas dari sinergi yang efektif dari seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Budi menekankan sejumlah capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2024.
Di antaranya, alokasi mandatory spending telah dilakukan sesuai dengan pedoman penyusunan APBD, khususnya pada bidang pendidikan dan pengawasan.
Pemprov Sulawesi Utara juga berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mengendalikan inflasi secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Budi berharap agar pencapaian-pencapaian tersebut menjadi dorongan untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
“Beberapa catatan BPK terkait pengelolaan keuangan daerah yang perlu mendapat perhatian Pemprov Sulawesi Utara, antara lain ditemukannya kekurangan volume pekerjaan, belanja atas penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang tidak tertib, dan kekurangan penetapan pajak air permukaan dan sanksi administratif,” tukasnya.
Kegiatan turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay dan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Bombit Agus Mulyo. (rud)
