Sulut  

Bupati Sangihe Meminta Perhatian Pemprov Sulut Pada Musrembang RPJMD 2025- 2029

Bupati Sangihe Michael Thungari menghadiri Musrenbang RPJMD Sulut

NPM, SANGIHE– Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2029. Kegiatan ini berlangsung di Sentra Hotel, Minahasa Utara, Senin (30/6/2025).

 

 

Turut mendampingi Bupati Thungari, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Melanchton Harry Wolff, serta Kepala Bapelitbangda Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ronald Izaak.

 

Musrenbang RPJMD Sulut kali ini mengusung tema “Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”. Forum tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. J. Victor Mailangkay, S.H., M.H., yang hadir mewakili Gubernur.

 

Dalam sambutannya, Bupati Michael Thungari menekankan pentingnya sinergi pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Menurutnya, Musrenbang RPJMD menjadi ruang strategis untuk memastikan arah pembangunan lima tahunan di tingkat provinsi juga mengakomodasi kebutuhan masyarakat di daerah kepulauan dan perbatasan.

 

“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe hadir dengan semangat membangun daerah yang sejahtera dan berbudaya, sebagaimana visi kami. Forum Musrenbang ini penting untuk memastikan bahwa arah pembangunan provinsi juga memberi perhatian pada karakteristik dan kebutuhan khusus daerah kepulauan seperti Sangihe,” ujar Bupati Thungari.

 

Musrenbang RPJMD Sulut 2025–2029 dihadiri seluruh kepala daerah se-Sulawesi Utara, jajaran perangkat daerah provinsi, serta pemangku kepentingan lintas sektor. Salah satu narasumber yang hadir yakni Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni.

 

Melalui forum ini diharapkan terbangun kesepakatan mengenai arah kebijakan, program prioritas, serta langkah strategis pembangunan Sulawesi Utara lima tahun ke depan, dengan tetap mengedepankan pemerataan dan keadilan pembangunan, termasuk bagi wilayah kepulauan seperti Kepulauan Sangihe.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *