NPM, MANADO – Data pemerintah yang menyatakan adanya penurunan angka kemiskinan diprotes anggota DPRD Sulut Henry Walukow.
Menurutnya, klaim itu sangat berbanding terbalik dengan realita yang ada di lapangan.
“Katanya angka kemiskinan menurun. Tapi faktanya tak sesuai kondisi di lapangan. Bisa dilihat langsung. Yang terjadi justru ketimpangan sosial semakin lebar,” tegas Walukow saat rapat Pansus RPJMD, Jumat (1/8) di DPRD Sulut.
Menurut Henry Walukow Sulawesi Utara masih mengoleksi beberapa kesenjangan sosial di 15 Kabupaten/Kota.
Lanjutnya, ada 10 desa di Sulut. Selain itu ada juga daerah kumuh angkanya di 1,85 persen.
PMD juga memberikan data bahwa masih ada 0,40 persen desa mengoleksi anak jalanan yang dikategorikan tidak mendapatkan pendidikan, dan masih ada 0,11 persen gelandangan.
Belum lagi masih ada 0,22 persen PSK dan 5 persen angka bunuh diri.
Kondisi ini menunjukan adanya ketimpangan sosial di kalangan masyarakat.
Dikatakannya, kesenjangan sosial harusnya jadi fokus perangkat daerah yang tertuang dalam program kerja.
“Belum juga kesenjangan sosial, harus ada upaya dari pemerintah dalam ini dinas-dinas terkait untuk mengeluarkan program-program unggulan yang bersentuhan dan berpihak kepada masyarakat,” ungkapnya. (rud)
