NPM, Manado-Anggota Komisi II DPRD Sulut Norman Luntungan mengeluhkan bantuan pemerintah terhadap korban Gunung Ruang, Kabupaten Sitaro.
Pasalnya, bantuan yang diserahkan tak sesuai aturan.
“Karena berdasarkan surat dari BNPB yang dikeluarkan tanggal 29 Juli 2025 dalam surat itu menjelaskan tidak diperkenankan pemerintah daerah mengorganisir pengadaan barang dan jasa,” jelasnya saat paripurna belum lama ini.
Kedua, lanjutnya, dalam surat itu juga menyebutkan, sesuai prinsip pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi risiko bencana maka, pemerintah daerah hanya boleh menyarankan kualitas minimal bahan bangunan yang dibeli.
Ketiga, pemerintah daerah agar tidak melakukan intervensi belanja material kepada masyarakat korban terdampak.
Seperti diketahui, setelah cair dana 40 persen dari BNPB untuk bantuan bencana Gunung Ruang, sampai saat ini masyarakat baru menerima uang cash senilai Rp1,5 juta.
Masyarakat juga menerima bahan material berupa tripleks dan kayu untuk pembangunan.
Padahal, kata Norman, hal itu tidak diperkenankan.
“Ada kurang lebih 120 orang sudah mengajukan surat pernyataan memohon kepada bapak Gubernur meminta bantuan untuk kalau bisa itu dikembalikan sesuai dengan aturan dari BNPB. Masyatakat sangat membutuhkan bantuan ini. Dan kemungkinan ada kasus korupsi di dalamnya,” pintanya. (rud)
