NPM, MANADO – Komisi IV DPRD Kota Manado menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Manado, terkait polemik keterlambatan pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berdampak langsung pada operasional sekolah dan kesejahteraan guru honorer.
Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi IV DPRD Kota Manado tersebut menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Manado Steven Tumiwa SPd MPd termasuk Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, serta Kepala SMPN 1 Manado, Kepala SMPN 8 Manado dan pengelola dana BOS.
Permasalahan utama yang dibahas adalah belum dibayarkannya gaji guru honorer selama dua bulan, akibat terhambatnya pencairan dana BOS dari Dinas Pendidikan.
Ketua Komisi IV DPRD Manado, Jimmy Gosal SH MH secara tegas menyebut bahwa mekanisme pencairan dana BOS di Dinas Pendidikan terlalu rumit dan tidak efisien, bahkan menghambat kinerja sekolah.
“Masa pencairan dana BOS harus melalui lima tanda tangan pejabat di dinas. Bagaimana kalau tiga dari lima pejabat sedang perjalanan dinas. Apakah sekolah harus berhenti beroperasi menunggu mereka pulang. Ini sistem yang gagal total dan tidak manusiawi,” ujar Gosal saat dihubungi media newposkomanado.id, Selasa (26/08/2025).
Menurutnya, kondisi tersebut telah memaksa beberapa kepala sekolah untuk meminjam uang secara pribadi, bahkan kepada rentenir, demi menutupi biaya operasional sekolah dan membayar guru honorer.
“Saya tanya langsung ke kepala sekolah, dari mana mereka dapat dana jika dana BOS belum cair. Mereka jawab, kami pinjam uang, bahkan ke rentenir. Bayangkan bunga rentenir bisa 20 persen. Apakah ini cara kita kelola pendidikan. Ini justru mengarahkan kepala sekolah pada potensi korupsi,” tegas Gosal.
Jimmy Gosal menilai bahwa masalah ini bukan disebabkan oleh sekolah, melainkan kelalaian dan buruknya tata kelola internal Dinas Pendidikan, termasuk kinerja dari Kadis Pendidikan Steven Tumiwa dan Tim Dana BOS.
“Jangan lempar kesalahan ke sekolah. Ini murni karena ketidakmampuan Dinas mengelola dana BOS. Saya minta Kadis Pendidikan dan seluruh tim BOS segera dievaluasi total. Ini menyangkut kredibilitas dunia pendidikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sistem yang buruk ini bukan hanya merugikan kepala sekolah dan guru, tetapi juga mencoreng nama baik pemerintahan saat ini.
“Jangan buat malu pemerintahan AA-RS. Pemerintahan ini sudah bekerja keras untuk membangun Kota Manado, tapi malah dirusak oleh sistem pendidikan yang lamban dan tidak transparan. Ini harus dihentikan,” tandas Gosal dengan nada tinggi.
Gosal juga menegaskan bahwa DPRD Kota Manado, khususnya Komisi IV, akan melakukan pengawasan langsung ke sekolah-sekolah, untuk memastikan penggunaan dan penyaluran dana BOS sesuai aturan, serta menghindari potensi penyimpangan.
“Kami akan turun langsung ke lapangan. Bila ditemukan indikasi penyalahgunaan atau kelalaian sistem, kami tidak akan segan membawa ini ke ranah hukum. Dunia pendidikan tidak boleh dikelola dengan cara-cara seperti ini,” tegasnya.
Jimmy Gosal menyerukan agar Pemerintah Kota Manado melalui Dinas Pendidikan segera melakukan reformasi tata kelola dana BOS, dengan memangkas birokrasi yang dinilai terlalu panjang dan tidak efektif.
“Kalau bisa disederhanakan, kenapa harus dibuat rumit. Dana BOS itu untuk mendukung sekolah, bukan membebani. Jangan ajarkan yang salah kepada kepala sekolah. Jangan arahkan mereka untuk berutang hanya karena sistem rusak,” katanya.
Keterlambatan pencairan dana BOS di Kota Manado menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan. DPRD sebagai lembaga pengawas berharap Dinas Pendidikan segera membenahi sistem yang ada demi menjamin kualitas layanan pendidikan yang merata, transparan, dan profesional. (dio)
