NPM, Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya memperluas akses keuangan dan memperkuat inklusi ekonomi di daerah.
Hal ini disampaikan langsung Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025, yang digelar di Ballroom Danarote, Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Gubernur Yulius didampingi Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sulut, Dr Frangky Manumpil, serta hadiri sejumlah pejabat strategis dari Sulawesi Utara.
Diantaranya Wali Kota Bitung Hengky Honandar, Wali Kota Tomohon Caroll Senduk, Wakil Bupati Minsel Brigjen TNI (Purn) Theodorus Kawatu serta Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr Lynda Watania.
Rakornas TPAKD tahun ini mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah”.
Fokus utama pada rakor tersebut ialah peningkatan pembiayaan produktif untuk sektor-sektor riil, seperti UMKM, pertanian, dan perikanan, yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.
Gubernur Yulius menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ekosistem keuangan inklusif di daerah.
Ia menilai, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan sangat krusial untuk memastikan akses pembiayaan yang adil, merata dan berkelanjutan.
“TPAKD adalah forum strategis yang menjadi penghubung antara regulasi dan kebutuhan riil masyarakat, terutama bagi pelaku ekonomi produktif di daerah,” kata Yulius Selvanus.
“Melalui kolaborasi ini, kita ingin memastikan bahwa tidak ada kelompok usaha kecil yang tertinggal dari akses keuangan formal,” ujar Gubernur Yulius Selvanus.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pemerintah provinsi siap memperkuat peran TPAKD di tingkat kabupaten/kota agar program-program perluasan akses keuangan dapat menyentuh lapisan masyarakat yang lebih luas, termasuk sektor mikro dan ultra mikro.
Rakornas TPAKD 2025 juga menjadi momentum penting bagi daerah untuk berbagi praktik terbaik dalam mendukung transformasi ekonomi melalui literasi dan inklusi keuangan.
Rakor ini dihadiri pejabat tinggi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, OJK, Bank Indonesia, serta para kepala daerah dan sekretaris daerah dari seluruh Indonesia.
Dengan partisipasi aktif dalam Rakornas ini, Pemprov Sulut menegaskan langkah konsistennya dalam mewujudkan Sulawesi Utara yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing melalui penguatan akses keuangan daerah. (*/don)
