NPM, Manado – Pagi itu, Lapangan Koni Sario tidak sekadar menjadi ruang upacara. Ia menjelma panggung politik memori. Barisan berdiri tegap.
Protokol berjalan presisi. Untuk pertama kalinya, peringatan Peristiwa 14 Februari 1946 digelar dalam format upacara resmi dan terpusat tingkat provinsi.
Sesuatu yang tak pernah dilakukan pada masa kepemimpinan sebelumnya.
Di bawah komando Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, sejarah ditarik keluar dari ruang nostalgia.
Ia ditempatkan ditengah lapangan, di bawah tiang bendera, di hadapan negara. Bendera Merah Putih naik perlahan.
Hadir lengkap unsur Forkopimda, ASN, TNI-Polri, LSM, keluarga pejuang Merah Putih 14 Februari 1946, mahasiswa, pelajar, hingga elemen masyarakat.
Formasi itu bukan sekadar kerumunan, melainkan sebuah simbol konsolidasi.
Selama bertahun-tahun, 14 Februari diperingati. Namun gaungnya lebih banyak berada di ruang-ruang terbatas. Tahun 2026 menjadi garis patah.
Pemerintah provinsi mengangkatnya ke level formal, memberi bobot, memberi legitimasi, memberi tempat yang tak lagi marginal.
Langkah ini bukan dekorasi seremonial. Ia menyiratkan reposisi. Sejarah lokal ditegaskan sebagai identitas daerah.
Dalam situasi fiskal yang mengetat dan tuntutan efisiensi yang menekan, pemerintah tetap memilih menjadikan simbol perjuangan sebagai fondasi moral birokrasi.
Lapangan Koni Sario seperti ruang audit sejarah. Disiplin barisan menjadi metafora disiplin tata kelola.
Ketegasan formasi mencerminkan ketegasan arah. Peringatan tidak lagi sekadar ritual tahunan, melainkan pernyataan bahwa memori kolektif tak boleh dipinggirkan.
14 Februari 2026 kini berdiri sebagai penanda. Bukan hanya tanggal di kalender daerah, melainkan awal dari tradisi baru sejarah yang dinaikkan kelasnya.
Bukan karena kebiasaan lama, tetapi karena keputusan untuk memecahnya. (don)
