Catatan, Crets Bendah
NPM,BITUNG- Sejak Hengky Honandar resmi menjabat sebagai Wali Kota Bitung sejak 20 Februari 2025, dengan Randito Maringka sebagai Wakil Wali Kota. Mereka berdua menang telak dalam Pilkada Bitung 2024 dengan merebut 73.388 ribu suara atau (63–64 %) suara sah.
Pun Capaian Ekonomi & Fiskal mampu mereka lakukan berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Naik Signifikan di bawah pemerintahan Hengky–Randito.
Pun PAD Kota Bitung 2025 menunjukkan peningkatan besar dibanding tahun sebelumnya.
Realisasi PAD mencapai sekitar Rp100,5 miliar (≈ 93 % target) hingga akhir November 2025.
Ini meningkat tajam dari realisasi PAD tahun 2024 sekitar Rp73 miliar, menunjukkan pertumbuhan lebih dari 37 % dalam satu tahun kerja. Kontribusi utama berasal dari optimalisasi pajak daerah.
Bukan hanya itu saja Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Pemerintah Kota Bitung, dipimpin oleh Hengky–Randito bersama DPRD, telah menyepakati dan membahas dokumen (RPJMD) 2025–2029 sebagai pedoman pembangunan lima tahun ke depan.
RPJMD ini berfungsi sebagai arah kebijakan strategis untuk mewujudkan visi “Harmonisasi Menuju Bitung Maju”.
Bukan hanya itu saja 16 Program Unggulan & 5 Prioritas Pembangunan. Sejak awal masa jabatan, pasangan ini menyiapkan 16 program unggulan dan 5 program prioritas yang mencakup:
•Penguatan SDM
•Penyelarasan pemerataan ekonomi
•Reformasi birokrasi
•Tata kelola pemerintahan yang lebih baik
•Ketahanan pangan & pemberdayaan ekonomi lokal mampu digenjot.
Alhasil Sektor Kesehatan & Sosial berupa program Intervensi Stunting.
Wakil Wali Kota Randito Maringka sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Bitung aktif dalam program pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil — salah satu upaya nyata mengatasi persoalan gizi buruk di tengah masyarakat.
Terkait Keamanan dan Ketertiban, Pemerintah Daerah secara aktif memimpin rapat koordinasi Forkopimda untuk membahas dan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Kota Bitung, terutama menanggapi isu kriminalitas setempat.
Disis lain Budaya & Identitas Lokal, Wali Kota Hengky Honandar dan Wakilnya meresmikan Monumen Samuel Languyu pada 15 Januari 2026, sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan budaya lokal serta pendidikan karakter bagi generasi muda.
Terkait Administrasi Pemerintahan & ASN, Pembayaran Gaji, TPP & (THR-ASN)
Pemerintah Kota Bitung memastikan pembayaran (TPP) dan (THR ASN) berjalan lancar dan tepat waktu, termasuk menyelesai kan pembayaran (TPP) sampai bulan Februari 2025 dan menginstruksi kan percepatan (THR), sebagai bagian dari komitmen meningkat kan layanan pemerintahan dan disiplin kerja (ASN).
Pada Aktivasi Patroli Keamanan Kota Pemerintah Kota Bitung juga aktif menetapkan dan mengaktifkan patroli gabungan Tim Pengendali Keamanan Kota Bitung untuk memperkuat pengamanan lingkungan. Dan bersinergi dengan Pemangku Kepentingan.
Tak tanggung tanggung Pasangan Kepala Daerah ini mampu membangun sinergi dengan lembaga penegak hukum, OJK, dan Pemerintah Provinsi di berbagai forum kerja untuk memperluas layanan inklusi keuangan dan memperkuat kerja sama pemerintahan.
Terkait juga Infrastruktur & Proyek Publik, Akses Air Bersih & Infrastruktur Sosial telah dimulai proyek pembangunan dan revitalisasi sistem penyediaan air bersih di Kelurahan Makawidey, Aertembaga — sebagai bagian dari dukungan kebutuhan dasar dan infrastruktur publik di kota Bitung. Efisiensi Anggaran & Koordinasi Keuangan Infrastruktur.
Pemerintah Kota Bitung melakukan konsultasi efisiensi anggaran ke Dirjen Keuangan Daerah untuk menjaga efektivitas (APBD) dan menopang prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur penunjang (misalnya akses jalan).
Pada Penyelesaian Utang / Kewajiban Keuangan Daerah, Wali Kota Hengky Honandar menyampaikan bahwa Pemkot Bitung telah berhasil menyelesaikan sekitar Rp80 miliar atau ≈ 70 % dari total kewajiban keuangannya (hutang/utang daerah), melalui perencanaan dan pengelolaan keuangan yang lebih hati-hati.
Ini menunjukkan langkah penting menuju stabilitas fiskal dan ruang anggaran yang lebih baik untuk layanan publik dan pembangunan.
Kemudian pada Sektor Perikanan & Industri Kelautan, Rumpon & Penataan Perikanan Tangkap, Penertiban perizinan rumpon di wilayah pengelolaan perikanan nasional (WPPNRI) di Bitung dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) termasuk sosialisasi SIPR (Surat Izin Penempatan Rumpon) untuk pelaku usaha. Meski ini program (KKP), kegiatan ini penting karena berdampak pada aturan dan legalitas lokasi rumpon nelayan di laut sekitar Bitung, Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung.
Pemerintah Daerah bersama (KKP) mendukung pengembangan (PPS) Bitung menjadi Eco Fishing Port — pelabuhan perikanan modern yang akan, menampung sampai 1.600 kapal perikanan (naik dari 1.048) Meningkatkan produktivitas hingga ±92.000 ton/tahun, Menyerap tenaga kerja lebih besar, Menjadi pusat bisnis perikanan terintegrasi dan mendukung ekspor.
Pun Ekspor Komoditas Perikanan & Pertanian Bitung, menjadi titik peluncuran ekspor komoditas unggulan senilai Rp13,36 miliar ke tujuh negara tujuan melalui Pelabuhan Peti Kemas Bitung, termasuk produk perikanan dalam negeri. Apalagi Kebijakan Ekonomi Lokal & Koperasi, pasangan pimpinan ini mampu mendorong pembentukan Koperasi Merah Putih di 69 kelurahan, termasuk fasilitasi bantuan pendirian legal melalui akta notaris — sebagai upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan perluasan akses usaha masyarakat.
Terkait Tata Kelola Pemerintah yang Lebih Baik, Digitalisasi Aset & Tata Kelola Pemerintah Kota Bitung menerima laporan hasil pemeriksaan (BPK-RI) dan menegaskan komitmen memperbaiki digitalisasi penatausahaan aset daerah agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel termasuk Koordinasi & Ketanggapan Pemerintah melalui Pemerintah Daerah memimpin rapat koordinasi cepat dalam penanganan bencana dan bantuan logistik, menegaskan peran aktif kepala daerah dalam mitigasi bencana dan kolaborasi dengan unsur Forkopimda.
Pun Perbaikan Infrastruktur Jalan berupa perbaikan Jalan SH Sarundajang
Jalan utama kota yang menjadi urat nadi mobilitas warga dan ekonomi mulai diperbaiki secara bertahap. Ini berdampak langsung pada:
•Kelancaran lalu lintas
•Aktivitas perdagangan
•Keselamatan pengguna jalan sehingga Koordinasi Perbaikan Jalan Nasional
Pemkot Bitung aktif berkoordinasi dengan Balai Jalan Nasional untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan berstatus nasional di wilayah Kota Bitung. Ini menunjukkan kepemimpinan kolaboratif, bukan sekadar menunggu.
Tak ayal, Keberpihakan ke Pedagang: Retribusi Pasar Turun 50%, Pemerintah Kota Bitung menurunkan retribusi pasar hingga 50% bagi pedagang.
Kebijakan ini membantu:
•Pedagang kecil bertahan di tengah tekanan ekonomi
•Menjaga stabilitas harga di pasar
•Menggerakkan ekonomi rakyat dari bawah. Dan kebijakan ini langsung menyentuh dapur rakyat, bukan sekadar program di atas kertas.
Masalah Pendidikan: Bantuan Perlengkapan Sekolah, Ribuan siswa menerima:
•Seragam sekolah
•Sepatu
•Perlengkapan penunjang belajar Program ini meringankan beban orang tua dan memastikan:
•Anak tetap bersekolah
•Tidak ada siswa tertinggal karena alasan ekonomi dan ini adalah investasi jangka panjang pada SDM Bitung.
Pada Penguatan Sektor Pertanian, Pemerintah telah mendorong,
•Pendampingan petani
•Optimalisasi lahan pertanian
•Dukungan sarana produksi pertanian
•Pertanian tidak lagi dipandang sektor pinggiran, tetapi penopang ketahanan pangan lokal dan ekonomi keluarga.
Masalah Internet Masuk Wilayah Blank Spot, Pemerintah telah menghadirkan akses internet di wilayah blank spot, seperti:
•Punaungian
•Pulau Lembeh sehingga dampak nyata,
•Akses pendidikan dan informasi meningkat
•Layanan pemerintahan digital lebih merata
Peluang ekonomi dan (UMKM) digital terbuka dan ini langkah penting menuju keadilan digital, bukan hanya pembangunan di pusat kota.
Disisi lain juga Pengangkatan ±1.000 PPPK Paruh Waktu membuktikan Pemerintah Kota Bitung mengangkat sekitar seribuan tenaga PPPK paruh waktu sehingga
Kebijakan ini,
•Memberi kepastian kerja
•Mengurangi pengangguran
•Menjaga stabilitas pelayanan publik.
Ini langkah realistis di tengah keterbatasan fiskal, tapi tetap manusiawi dan solutif.
Hampir satu tahun berjalan, pemerintahan Hengky Honandar dan Randito Maringka dinilai tidak hanya fokus pada perencanaan, tetapi juga pada kerja nyata di lapangan. Dengan menyelesaikan persoalan lama, memperkuat ekonomi rakyat, serta memperluas akses layanan dasar, Pemerintah Kota Bitung terus berupaya mewujudkan pembangunan yang merata dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
(Rogam/Crets)
