NPM, Manado – Tunjangan Profesi Guru (TPG) ke-13 dan TPG Tunjangan Hari Raya (THR) atau TPG ke-14 bagi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Manado dipastikan cair pekan ini.
Kepastian tersebut disampaikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Manado menyusul keterlambatan pencairan yang sempat dikeluhkan para guru.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, Bart Assa ST MSc PHd, menjelaskan keterlambatan terjadi karena dasar hukum pembayaran TPG 13 dan TPG THR ASN 2025 baru ditetapkan pada 22 Desember 2025 melalui Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 372 Tahun 2025.
Menurutnya, penetapan regulasi yang berdekatan dengan penutupan Tahun Anggaran 2025 membuat proses administrasi tidak memungkinkan diselesaikan sebelum akhir tahun.
“Karena transfer dana dari pusat ke kas daerah sudah sangat mepet dengan akhir tahun anggaran 2025, maka tidak memungkinkan dilakukan pembayaran kepada guru ASN di tahun 2025,” ujar Bart Assa, Senin (23/2/2026).
Mekanisme Transfer Dana dari Pusat Assa menjelaskan, mekanisme pencairan TPG dilakukan melalui transfer dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Informasi terkait transfer dana dari pemerintah pusat ke kas daerah baru diterima pada 30–31 Desember 2025.
Dengan waktu yang sangat terbatas menjelang tutup buku anggaran, pemerintah daerah tidak dapat memproses penyaluran ke rekening masing-masing guru pada tahun yang sama.
Dinas Pendidikan Kota Manado memastikan pembayaran TPG 13 dan TPG 14 direalisasikan pada minggu ini/Februari 2026. Saat ini, proses administrasi dan teknis pencairan sedang dipersiapkan agar penyaluran berjalan sesuai ketentuan.
Assa menegaskan, keterlambatan tersebut bukan disebabkan kelalaian pemerintah daerah, melainkan faktor regulasi dan waktu transfer dana dari pemerintah pusat.
Ia juga mengimbau para guru ASN untuk mengacu pada informasi resmi dari instansi berwenang dan tidak mudah terpengaruh kabar yang belum terkonfirmasi.
Pemerintah Kota Manado, lanjutnya, berkomitmen menyalurkan TPG 13 dan TPG 14 secara transparan dan sesuai prosedur guna memastikan hak guru terpenuhi secara adil,” ungkapnya. (dio)
