NPM, KOTAMOBAGU- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu, kembali menggelar RDP kepada mitra kerjanya, Selasa (21/06).
RDP yang berlangsung di ruang komisi, terkait evaluasi realisasi anggaran triwulan satu dan dua. RDP kali ini, bersama seluruh camat se Kotamobagu.
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, komisi I meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu agar kedepan dapat memeberikan kuasa anggaran kepada pemerintah kelurahan.
Hal itu berdasarkan pertimbangan dan hasil diskusi yang berlangsung selama RDP dengan pemerintah kecamatan.
“Kami meminta Pemkot Kotamobagu untuk kembali mengkaji dan mempertimbangkan, agar kedepan pemerintah kelurahan harus menjadi kuasa pengguna anggaran. Agar pemerintah kelurahan lebih otonom dari sisi penggelolaan anggaran, dan lebih aspiratif,” kata Anggota Komisi I DPRD Kotamobagu, Dani Ikbal Mokoginta.
Menurutnya, hal ini perlu dilakukan agar kebutuhan kelurahan bisa terlaksana dengan baik. Dari sisi perencanaan pembangunan, sosial, kemasyarakatan, dan lain-lain.
“Sejak 2015, pemerintah desa sudah otonom dalam hal penggunaan anggaran, dan perencanaan program kegiatan. Maka ada problem psikolog antara sangadi dan lurah,” ujarnya.
Menurut Politisi PKB ini, hal itu perlu dilakukan sebab, hal tersebut akan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam banyak hal. Salah satunya termasuk perencanaan pembangunan.
“Kalau anggaran selalu menunggu dari kecamatan, termasuk biaya operasional, Alat Tulis Kantor (ATK), dan lian-lain, nantinya akan menganggu fungsi pelayanan kepada masyarakat. Yang paling parah itu kalau ATK tidak ada, sementara pelayanan harus dilakukan. Akhirnya pelayanan akan terhambat, dan yang paling parah itu jika sampai terjadi Pungutan Liar (Pungli),” jelasnya. (Gry)
