NPM, MANADO – Bank Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi, Maluku dan Papua, Rabu (20/7/2022).
Wakil Gubernur Sulut Steven O.E Kandouw hadir dalam pelaksanaan Rakorwil di Hotel Four Points Manado itu, bersama Pj Sekdaprov Praseno Hadi.
Hadir juga Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir.
Wagub Kandouw mengibaratkan Inflasi itu seperti musuh yang tak terlihat.
“Kalau musuh yang terlihat lebih gampang kita antisipasi, tapi kalau musuh tak terlihat susah diantisipasi. Ini bahaya,” kata Wagub Kandouw.
Wagub juga memberikan apresiasi gelaran Rakorwil oleh Bank Indonesia, sebab tingkat kemiskinan kita ditentukan oleh TPID.
“Jangankan setiap tahun, hari demi hari juga bisa ditentukan TPID, dan Gubernur juga menggarisbawahi tentang kekhawatiran inflasi,” lanjut Kandouw.
Wagub mengatakan selama tujuh tahun kepemimpinan Olly Dondokambey-Steven Kandouw di Sulut selalu memperhatikan secara khusus soal inflasi.
“Pengalaman kita soal Cabe. Itu didatangkan dari Surabaya guna mengatasi disparitas harga dengan daerah lain. Karena parahnya tingkat kemahalan,” terang Kandouw.
Oleh sebab itu, lanjut Kandouw, untuk mengatasi adanya inflasi perlu kerjasama tim. Pertama lintas sektoral selain Pemerintah Daerah, BI juga instansi vertikal.
Selain itu, perlu juga koordinasi Horisontal antara Provinsi dan Kabupaten Kota.
“Jadi Rakorwil ini perlu dilakukan lebih lanjut oleh Bank Indonesia dalam melakukan monitoring harga,” tuturnya.
Disatu sisi, Wagub Kandouw mengingatkan kepada para pengusaha yang hadir dalam Rakor untuk memperhatikan masalah Moral Obligation selain orientasi mengejar profit.
Misalnya harga cabe di Gorontalo Rp50.000 terus di Sulut Rp120.000 dan Ternate Rp200.000. “Itu sudah tidak masuk akal,” kata Wagub.
“Ini berarti berdansa-dansa diatas kesulitan orang lain,” sambungnya.
Kata Wagub, culture orang indonesia tidak seperti itu.
“Orientasi profit itu wajar. Tapi jangan sampai menghilangkan moral obligation,” tandas Wagub. (don)
