NPM, TOMOHON – Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tomohon meningkat tajam pada pekan lalu.
Sebanyak tiga kasus dengan sembilan orang terduga pelaku yang telah diringkus oleh pihak kepolisian.
Bahkan, aksi para pelaku bisa dikatakan biadab.
Karena dua kasus yang terjadi, para korban dicecoki minuman keras sebelum disetubuhi.
Hal ini mengundang keprihatinan semua pihak.
Pasalnya, Kota Tomohon belum lama ini dinobatkan sebagai Kota Layak Anak.
Belum lagi julukan kota pendidikan hingga kota relijius yang disandang Kota Tomohon.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon, Djemmy Sundah SE sangat menyesalkan peristiwa kekerasan seksual terhadap anak.
“Sangat prihatin mendengar kasus kekerasan seksual terjadi di kota yang dikenal sebagai kota pendidikan dan relijius. Hal ini pembelajaran dan cambuk bagi pemerintah dan semua stakholder untuk segera bertindak,” kata Sundah.
Ia meminta semua elemen, baik pemerintah, kepolisian, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengambil langkah pencegahan agar kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.
“Tapi pendampingan terhadap korban melalui dinas terkait harus benar-benar dilakukan secara maksimal,” pinta Politisi Golkar Sulut itu.
Dirinya mengimbau kepada orang tua untuk lebih mengawasi anak secara ketat. Apabila sudah larut malam belum ada di rumah, segera dihubungi atau dicari.
“Kepada pemerintah kelurahan kiranya dapat memonitor masing-masing wilayah. Bila ada lokasi atau rumah yang menjadi tempat berkumpul, khususnya anak muda agar didatangi,” tegas mantan Hukum Tua Lansot ini.
Ia berharap, pihak kepolisian dan kejaksaan untuk memberikan hukuman yang maksimal bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
“Para pelaku harus menerima hukuman berat. Hal ini supaya memberikan efek jera dan menjadi warning bagi yang lain,” tegas Sundah.
Pihak kepolisian pun angkat bicara.
Waka Polres Tomohon, Kompol Ferdinand Runtu SH mengatakan, para Kapolsek dan Kasat Binmas akan dikerahkan untuk melakukan upaya pencegahan di lingkungan masyarakat, hingga sekolah.
“Kami bersama pemerintah dan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat akan segera membahas hal yang sudah sangat genting ini,” pungkas mantan Kasat Lantas Polres Tomohon ini.(mhk)