NPM, MINUT – Bupati Minahasa Utara Joune Ganda bersama Forkopimda dan perangkat daerah, mengikuti rapat koordinasi zoom meeting pengendalian inflasi daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri, Senin (24/10/2022).
Tujuannya membahas langkah kongkrit pengendalian inflasi di daerah Sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI Joko Widodo.
Kementerian Perdagangan dalam paparannya menyampaikan, sebagian besar harga barang kebutuhan pokok per 21 Oktober 2022 berada dalam kondisi yang stabil.
Bahkan mengalami tren penurunan yang signifikan jika dibandingkan bulan lalu kecuali beras dan kedelai yang memerlukan perhatian khusus.
Daerah tidak perlu membuat sistem pemantauan, cukup integrasi dengan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag agar daerah menganggarkan dana APBD Bapokting sebagai bagian dari pengendalian inflasi.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, perlu segera dilaksanakan pengadaan CBP karena posisi stok beras di Bulog kurang dari 800 ribu ton.
“Diperlukan percepatan realisasi impor komoditas kedelai dan bawang putih serta perlu mempersiapkan sarana prasarana untuk memperpanjang masa simpan dan mempertahankan kualitas produk pangan dengan melakukan percepatan distribusi pangan antar wilayah dan lenguatan stock pangan nasional,” jelasnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berpesan agar daerah perlu merumuskan langkah-langkah dan kebijakan pengendalian inflasi daerah masing-masing secara rutin, agar pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi di tengah-tengah kondisi global yang belum menentu dan masih dinamis.
“Daerah perlu memperhatikan komoditas pembentuk terjadinya inflasi dengan melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, menjaga pasokan barang bahan pokok dan barang penting,” katanya.
Selain itu, Tito meminta daerah bisa melaksanakan pencanangan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait, melaksanakan sidak ke pasar dan memastikan distributor agar tidak menahan barang, merealisasikan BTT untuk mendukung inflasi.
“Daerah bisa memberikan bantuan transportasi dari APBD,” tutup Mendagri.
Usai mengikuti rakor, Bupati Minahasa Utara Joune Ganda langsung menginstruksikan dinas terkait, TPID dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) agar segera menyusun neraca pangan. “Biar kita bisa memantau dan mengawasi pergerakan harga komoditas pangan yang memberikan dampak inflasi di Kabupaten Minahasa Utara,” ujarnya. (rud)
