NPM, Manado – Kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden menjadi ujian berat bagi kekompakan unsur-unsur negara yang ada di daerah.
Di daerah, selain ada pemerintah daerah dan DPRD terdapat juga lembaga-lembaga vertikal negara seperti TNI, Polri dan Kejaksaan.
Dosen Kepemiluan Fisip Unsrat, Ferry Daud Liando mengatakan, sesuai UU Otda, lembaga-lembaga ini terkoordinasi melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda.
“Forkopimda adalah forum untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum,” ujarnya.
Selama ini salah satu indikator stabilitas daerah di sulut adalah pola koordinasi unsur-unsur dalam Forkopimda berjalan dengan baik.
Namun demikian dinamika pilpres 2024 akan menjadi tantangan apakah mereka tetap solid atau tidak.
Kata Liando, baik gubernur maupun sejumlah walikota dan bupati merupakan kader PDIP.
PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Capres dan Cawapres. Peserta pilpres lain adalah Prabowo dan Gibran.
Gibran itu adalah anak kandung Jokowi yang merupakan Presiden RI. Baik Panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung diangkat oleh Presiden.
Ketiga lembaga tersebut memiliki kelembagaan di semua daerah dan tergabung dalam unsur Forkopimda bersama kepala daerah.
“Meski Presiden sudah berkali-kali menyebut akan netral dalam pilpres, namun sepertinya agak mustahil jika loyalitas ketiga lembaga ini pasif dalam pilpres,” nilai Liando.
Dengan adanya garis kepentingan yang berbeda tidak harus membuat forkopimda menjadi tidak solid.
“Ini tentu akan sangat mengganggu bagi kelangsungan pemerintahan di daerah jika terjadi gesekan. Dampak atas semua itu adalah merugikan rakyat sendiri,” jelasnya. (don)
