NPM, MANADO-Konsul Jenderal Filipina di Manado Mary Jennifer Domingo Dingal melakukan kunjungan ke DPRD Sulut, Selasa (5/3).
Kunjungan diterima langsung Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen. Keduanya terlihat akrab saat bertemu.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Andi Silangen menekankan hubungan yang kuat antara Indonesia dan Filipina, khususnya Sulawesi Utara.
“Selain dari batas-batas umum kita, kedua negara memiliki budaya, tradisi, dan agama yang hampir sama,” kata Silangen.
Silangen juga menjabarkan visi Gubernur untuk menjadikan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang ke Pasifik. Apalagi kedekatan geografis dengan Filipina sebagai keuntungan strategis.
Silangen menjelaskan, Sulawesi Utara memiliki tiga kabupaten pulau di utara, dekat dengan Filipina.
“Daerah-daerah ini telah menjadi titik fokus untuk memberikan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia, mengembangkan infrastruktur, dan membina hubungan tradisional,” jelasnya.
Sementara Konsul Jenderal Mary Jennifer Domingo Dingal menginformasikan kepada rencana bagi perusahaan penerbangan swasta untuk melanjutkan penerbangan komersial antara Davao dan Manado dan komitmen Konsul pada rencana untuk menghidupkan kembali rute udara tersebut.
“Tentu ini akan menguntungkan ekonomi kedua wilayah dan lebih meningkatkan kerja sama dalam perdagangan,” terangnya.
Pada kesempatan itu dimanfaatkan dengan saling bertukar cinderamata.
Diketahui, Sulawesi Utara merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Filipina. Ada dua pulau di Sulut yang berhadapan langsung dengan Filipina, yaitu pulau Miangas dan Pulau Marore.
Sebagai pintu gerbang dan beranda terdepan yang berbatasan langsung dengan Filipina, pemerintah pusat terus melakukan pembenahan, termasuk meningkatkan pembangunan infrastruktur secara merata dan berkeadilan di seluruh Indonesia.
Tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi hingga ke titik-titik terluar, terdepan dan tertinggal (3T), termasuk salah satunya di Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Hal ini merupakan tindak lanjut visi Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Talaud.
Tidak hanya melakukan pembangunan infrastruktur ekonomi seperti jalan tol dan bendungan, pemerintah melalui Kementerian PUPR juga melakukan pembangunan infrastruktur kerakyatan yang juga strategis seperti seperti prasarana air bersih, sanitasi, jalan lingkar pulau terpencil, tertinggal dan terluar/perbatasan negara, termasuk jembatan gantung. Hal tersebut juga merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (adv)
