NPM, Manado – Sebanyak 22 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Sulawesi Utara tercatat tidak memiliki pendaftar murid baru pada tahun ajaran 2025/2026.
Fakta ini terungkap dari hasil pemantauan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) online oleh Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut.
Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut Dr Femmy J Suluh MSi, membenarkan hal tersebut dan menyatakan bahwa sekolah-sekolah itu tersebar di 15 kabupaten/kota di Sulut.
“Memang benar berdasarkan data sistem, ada 22 SMA dan SMK yang tidak memiliki pendaftar hingga batas akhir pendaftaran. Kami sudah melakukan rapat zoom dengan seluruh kepala sekolah yang bersangkutan,” ujar Suluh saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Rabu (02/07/2025).
Suluh mengungkapkan bahwa dari hasil rapat tersebut terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan tidak adanya pendaftar di sekolah-sekolah tersebut :
1. Pendaftaran belum tuntas secara administratif.
– Beberapa calon siswa belum menyelesaikan proses unggah dokumen dan verifikasi berkas di sistem.
2. Keterlambatan publikasi oleh pihak sekolah.
– Beberapa sekolah tidak mempublikasikan informasi penerimaan siswa baru secara optimal, sehingga tidak terlihat aktif di sistem.
3. Kendala teknis dan infrastruktur.
– Sekolah yang berada di wilayah terpencil mengalami gangguan akses internet sehingga tidak bisa memproses data secara online.
“Sebagian sekolah sebenarnya sudah menerima pendaftar, namun belum sempat melakukan input ke dalam sistem hingga batas waktu ditutup,” jelasnya.
Ia menambahkan, sebagai tindak lanjut, Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut membuka kembali sistem SPMB mulai hari ini hingga Jumat, 4 Juli 2025.
Hal ini ditujukan untuk memberi kesempatan kepada sekolah yang masih memiliki kuota agar dapat menerima pendaftaran secara manual maupun online.
“Kami sudah memberikan akses kembali ke sistem bagi panitia sekolah untuk menginput data siswa dari wilayah sekitar,” tambah Suluh.
Dengan adanya kasus ini mendorong perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proses SPMB online, terutama di daerah dengan keterbatasan akses internet.
Selain itu, perlu peningkatan sosialisasi dan kapasitas sekolah dalam mengelola sistem digital agar proses penerimaan siswa baru dapat berjalan lebih merata dan transparan. (dio)
