NPM, Manado – Ketua Bidang Dana dan Usaha KIPRA Sulut Daisy Wenur menanggapi maraknya isu liar di media sosial.
Di media sosial beredar soal para staf khusus (stafsus) Gubernur Sulut menerima gaji buta.
Daisy justru menilai isu tersebut hanyalah gorengan politik yang sengaja dimainkan untuk menjatuhkan citra pemerintahan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay (YSK-Victory).
Menurutnya, tudingan bahwa para staf khusus tidak bekerja dan hanya menikmati fasilitas tanpa kontribusi, adalah bentuk pembusukan opini publik yang tidak berdasar.
“Itu murni serangan politik. Faktanya, staf-staf khusus Gubernur justru berperan aktif dalam membantu jalannya pemerintahan di berbagai sektor,” tegasnya, Rabu (15/10/2025).
Ia menilai para penyebar isu tersebut sengaja menggiring persepsi masyarakat agar memandang buruk kinerja pemerintah provinsi.
“Mereka bukan hanya menggoreng isu staf khusus, tapi juga mencoba mengaitkannya dengan persoalan jalan rusak. Ini manipulatif dan tidak logis,” ujarnya.
“Semua pembangunan ada tahapannya, tidak bisa serta-merta dilakukan hanya karena desakan opini di media sosial,” jelasnya lagi.
Dia menambahkan, 36 staf khusus Gubernur Sulut memiliki tanggung jawab dan bidang kerja yang jelas, mulai dari ekonomi, pendidikan, sosial, hingga investasi dan komunikasi publik.
“Mereka bukan figur simbolik. Banyak di antara mereka yang justru menjadi sumber analisis dan masukan strategis dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Jadi tuduhan ‘gaji buta’ itu sama sekali tidak benar,” ujarnya.
Menurut ibu yang ramah ini, kehadiran staf khusus merupakan bentuk modernisasi birokrasi. Mereka berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, serta menjadi penggerak dalam percepatan informasi dan solusi di lapangan.
“Kalau mereka tidak bekerja, hasilnya pasti terlihat. Tapi faktanya, banyak inovasi dan kebijakan cepat yang lahir dari kerja kolaboratif para stafsus ini,” imbuhnya.
Dia juga mengingatkan publik agar tidak mudah termakan narasi negatif di media sosial yang kerap dibuat tanpa dasar.
“Jangan sampai opini murahan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kita tahu Gubernur Yulius dan Wagub Victor bekerja dengan pendekatan kolaboratif, tidak hanya mengandalkan birokrasi tapi juga tenaga profesional yang membantu lewat peran staf khusus,” tandasnya.
Ia menegaskan, pemerintahan Yulius–Victor saat ini tengah fokus memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Sementara kritik yang disebarkan secara tendensius hanya akan memperkeruh suasana politik.
“Ini bukan soal like dan share di media sosial, tapi soal kerja nyata di lapangan. Pemerintah sedang bekerja, dan kita sebagai masyarakat harus objektif menilai. Jangan terjebak permainan opini yang sengaja dibuat untuk memecah kepercayaan,” ujarnya.
Ditegaskan pula bahwa KIPRA Sulut akan terus mendukung program-program strategis pemerintah provinsi yang berpihak pada rakyat.
“Kami berdiri di sisi pembangunan, bukan di sisi provokasi. Yang benar kita dukung, yang salah kita luruskan. Tapi yang jelas, tudingan soal ‘stafsus gaji buta’ itu tidak benar dan hanya propaganda politik,” tutupnya. (*/don)
