NPM, Manado – Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Utara (Sulut) temui Gubernur Sulut Yulius Selvanus SE, di Wisma Negara Bumi Beringin, Minggu (15/02/2026).
Ketua Dewan Pertimbangan MUI Sulut KH Abdul Wahab Abdul Gafur Lc serta pengurus MUI Agus Budiarsio temui Gubernur bukan sekadar agenda formal.
Pertemuan itu menjelaskan isu yang sempat menjadi perbincangan publik.
Meluruskan miss komunikasi terkait ketidakhadiran Pemerintah Provinsi Sulut dalam pelantikan MUI sehari sebelumnya, Sabtu 14 Februari 2026.
Suasana pertemuan berlangsung terbuka, penuh keakraban, hingga persoalan yang sempat memantik persepsi negatif dapat dijernihkan.
Gubernur Yulius menegaskan, tidak pernah ada jarak antara dirinya dan MUI maupun organisasi keagamaan lainnya di Sulut.
“Tidak ada jurang antara saya dan MUI. Itu sebabnya saya merasa, kok kenapa serang saya. Kapan kegiatan muslim saya tidak datang?,” ujar Gubernur.
Ia menjelaskan, ketidakhadirannya dalam pelantikan bukan karena mengabaikan, melainkan telah mengutus perwakilan resmi.
Padatnya agenda pemerintahan di daerah maupun pusat, menurutnya, terkadang menimbulkan kendala komunikasi.
“Mungkin ada satu komunikasi yang memang kurang, di mana gubernur sangat padat dalam kegiatan. Nah ini yang kadangkala membuat komunikasi ini buruk. Begitu komunikasi buruk, ada yang tidak suka, ini yang jadi negatif,” jelasnya.
Lebih dari sekadar klarifikasi, Yulius menegaskan komitmennya untuk selalu membuka pintu bagi masyarakat dan organisasi keagamaan tanpa kecuali.
“Kita tidak pernah menutup pintu di sini. Jam 2 pagi pun kami masih terima. Tidak ada satupun organisasi maupun masyarakat di Sulawesi Utara yang terlepas dari perhatian gubernur,” tegasnya.
Bahkan, ia secara pribadi menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadirannya.
“Kalau ada miss seperti ini, saya mohon maaf secara pribadi. Tapi perlu dimaklumi, Yulius ini bukan milik satu organisasi saja. Saya punya tanggung jawab juga kepada pusat dan daerah lainnya,” tambahnya.
Sikap terbuka itu mendapat apresiasi dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI Sulut KH Abdul Wahab Abdul Gafur Lc.
Ia mengakui bahwa persoalan yang terjadi lebih pada tersendatnya komunikasi, bukan pada substansi hubungan.
“Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, saya harus datang. Dan inilah kita dapatkan bagaimana keterbukaan dari Pak Gubernur ini. Komunikasi itu penting,” ujarnya.
Menurutnya, setelah dialog berlangsung, semua persoalan menjadi jelas.
“Sudah plong semua. Apa yang terjadi kemarin dan sebelumnya, Alhamdulillah. Rupanya kita juga salah kalau selalu ikut aturan yang terlalu protokoler. Bukan minta waktu, tapi bagaimana mencuri waktu Pak Gubernur, itu saya sangat setuju,” katanya.
KH Abdul Wahab memastikan akan menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada seluruh pengurus MUI yang baru dilantik dan menegaskan komitmen untuk mendukung penuh program kerja Gubernur Yulius Selvanus demi kemajuan Sulut.
MUI juga merencanakan agenda silaturahmi lanjutan dalam waktu dekat.
“Insyaallah ke depan ada silaturahim dengan seluruh pengurus MUI yang baru. Kita akan ketemu dan beliau akan berbicara bersama teman-teman,” tutupnya.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa hubungan antara Pemerintah Provinsi Sulut dan MUI tetap harmonis.
Di tengah dinamika komunikasi yang sempat mengemuka, dialog langsung membuktikan bahwa kepedulian dan keterbukaan Gubernur Yulius Selvanus tetap terjaga, demi merawat kerukunan dan stabilitas Sulut. (don)
