Bupati: Harus Ada Intervensi Pemerintah Pusat Dalam Mengatur Penetapan Dokter Spesialis di Daerah 3T
NEW POSKO MANADO, BOLSEL – Perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), dari semua sektor terutama sektor kesehatan bukan hanya sebatas isapan jempol semata. Terbukti, salah satunya dengan mencover seluruh masyarakat dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seratus persen.
Hal itu disampaikan Bupati Bolsel Hi. Iskandar Kamaru saat menjadi salah satu narasumber pada webinar yang diselenggarakan Fakultas Kesehatan UPN Veteran Jakarta, secara virtual, Jumat (8/4/2022), dengan Tema ‘Pendidikan kedokteran dan pembangunan kesehatan daerah dalam kontribusi sistem ketahanan negara’.
Selain menyampaikan terkait jaminnan kesehatan seratus persen bagi masyarakat Bolsel dalam materinya. Orang nomor satu di Bolsel ini juga memaparkan terkait upaya pemerintah dalam penurunan angka gizi buruk dan stuning.
Ia mengakui, sumber daya kesehatan di wilayah yang ia pimpin memang masih rendah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hal ini diantaranya, dengan memberikan beasiswa bagi tenaga kesehatan seperti dokter dan dokter spesialis.
“Selain ada upaya-upaya lain, pemerintah daerah juga menganggarkan beasiswa bagi tenaga kesehatan khusus dokter dan dokter spesialis,” kata Bupati.
Dikesempatan itu, politisi PDI Perjuangan ini juga memberikan masukan, kiranya pemerintah pusat bisa melakukan intervensi dalam mengatur penempatan dokter spesialis yang tersedia di Kementerian Kesehatan RI agar bisa disebar ke daerah-daerah 3T (Terluar, Terdepan, Terpencil), demi terwujudnya sistem ketahanan negara dalam bidang kesehatan.
“Itu harapan kami di Bolsel. Supaya dalam penanganan kesehatan diseluruh wilayah Indonesia bisa memadai,” tutup Kamaru.
Sekadar diketahui, selaian Bupati Bolsel, acara ini turut menghadirkan narasumber Bupati Bone Bolango Provinsi Gorontalo, Dekan FK-KMK UGM, Ka-Rumkit RSPAD Gatot Soebroto dan Dekan FK UPN Veteran Jakarta Dr. dr. Taufik Pasiak.(feb)
