Pemkab Bolsel Gelar Konsultasi Publik RKPD 2024, Program Strategis jadi Prioritas

Unsur stakholder ketika menandatangani berita acara pelaksanaan Konsultasi publik.

NPM, BOLSEL– Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Pemkab Bolsel) menggelar konsultasi public perihal rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024.

Kegiatan yang digelar di Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki itu dibuka oleh Bupati Iskandar Kamaru yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkab Bolsel dihadiri para Forkopimda, Pimpinan dan Anggota DPRD serta para stakeholder.

Pada kesempatan itu, Plt Kepala Bappelitbangda Bolsel, Kadek Wijayanto mengatakan, tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk memperoleh usulan, masukan dan saran tentang rancangan awal pembangunan di daerah tahun 2024 nanti. “Kami berharap lewat kegiatan ini dapat menjaring aspirasi dan saran terkait dokumen awal untuk perencanaan di Tahun 2024 nanti,” kata Kadek.

Suasana kegiatan konsultasi publik tahun 2024.

Asisten I Bidang Pemerintahan Moh Suja Alamri, ketika menyampaikan sambutan bupati menyampaikan, forum konsultasi publik ini telah sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tentang tata cara evaluasi rencana pembangunan daerah, untuk jangka penjang daerah, jangka menenggah dan rencana kerja pemerintah daerah.

“Kegiatan ini untuk menjaring aspirasi, ide saran dari para pemangku kebijanan di daerah untuk menentukan arah pembangunan daerah Tahun 2024 nanti,” ujar Alamri.

Dia mengatakan, kegiatan ini juga bertujuan untuk merumuskan rencana prioritas pembangunan daerah tahun 2024. Hasilnya kata dia, nanti juga merupakan tahapan penting sebelum digelarnya musrembang dari tingkat bawah hingga kabupaten.

“Isu yang penting untuk diperhatikan dalam agenda ini seperti tahapan Pemilu serentak 2024,” sebut Alamri.

Adapun tema pembanguan tahun 2024 sesuai RPJMD Kabupaten Bolsel 2021-2026, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan priorotas pembangunan jangka panjang.

“Targetnya memangkas angka kemiskinan di daerah yang harus tuntas tahun 2024. Selain itu, mitigasi bencana, peningkatan daya saing UMKM, stabilitas kamtibmas dan stabilitas politik daerah itu juga jadi isu yang di bahas dalam Ranwal RKPD ini,” jelasnya.(Advertorial)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *