NPM, Bolsel – Komisi III DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mempreteli 3 instansi di bidang kesehatan dalam rapat dengar pendapat (RDP), Kamis 3 Agustus 2023.
Tiga instansi tersebut ialah Dinas Kesehatan, RSUD Bolsel dan BPJS.
RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi III Abdul Razak Bunsal itu turut dihadiri oleh dua Anggota DPRD lain yakni Sunardi Kadullah dan Jefri Djauhari.
Dalam rapat tersebut terungkap 7 poin yang dibeber oleh DPRD terkait pelayanan serta transparansi insentif tenaga medis.
1. Kurangnya Pelayanan yang Ramah di RSUD Bolsel
Salah satu isu yang memunculkan kritik dan keprihatinan masyarakat adalah kurangnya pelayanan yang ramah di RSUD Bolsel.
Layanan kesehatan yang baik tidak hanya ditentukan oleh kualitas medis, tetapi juga oleh sikap dan sambutan dari tenaga medis kepada pasien.
Hal ini menjadi catatan penting yang disampaikan Jefri Djauhari yang menurutnya harus segera diatasi oleh RSUD Bolsel agar kualitas pelayanannya semakin meningkat.
2. Kekurangan Tenaga Medis di Puskesmas dan RSUD Bolsel
Tantangan lain yang dihadapi oleh instansi terkait adalah kekurangan tenaga medis, terutama perawat, bidan, dan dokter di beberapa Puskesmas dan RSUD Bolsel.
Sunardi Kadullah meminta instansi terkait harus melakukan upaya konkret untuk menarik lebih banyak tenaga medis ke wilayah yang masih kekurangan, agar layanan kesehatan dapat berjalan lebih lancar dan efisien serta tidak terjadi ketimpangan di beberapa fasilitas kesehatan.
3. Optimalisasi Pelayanan Dokter Kontrak.
Pelayanan dokter kontrak menjadi perhatian khusus karena jadwal pelayanan yang padat di luar daerah.
Menurut Jefri Djauhari diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pihak RSUD Bolsel dan dokter kontrak, sehingga pelayanan yang diberikan dapat optimal dan tidak mengganggu jadwal mereka di tempat lain.
4. Mengubah Status RS Duminanga menjadi Rawat Inap.
Sriwahyuni Kadullah, Kepala Puskesmas Duminanga telah mengalami peningkatan pelayanan, dan untuk mempermudah akses masyarakat yang jaraknya cukup jauh dari RSUD Bolsel, usulan untuk mengubah status Puskesmas Duminanga menjadi rawat inap patut dipertimbangkan.
Hal ini akan memperkuat layanan kesehatan di wilayah tersebut dan meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat.
5. Polemik Insentif Tenaga Medis dan Klaim Jasa BPJS di RSUD Bolsel.
Abdul Razak Bunsal juga menyentil Isu tentang insentif tenaga medis dan klaim jasa BPJS yang sering menimbulkan polemik di internal RSUD Bolsel juga menjadi salah satu perhatian utama dalam RDP ini.
Keterbukaan dan transparansi mengenai alokasi anggaran serta proses klaim BPJS perlu ditingkatkan untuk mengatasi permasalahan ini.
6. Kekurangan Operator Pengolahan Limbah Medis di Puskesmas.
Jefri Djauhari juga menilai pengolahan limbah medis merupakan hal yang krusial dalam pengelolaan fasilitas kesehatan.
Namun, beberapa Puskesmas di Bolsel mengalami kekurangan operator pengolahan limbah medis, yang menyebabkan alat-alat tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Keterlibatan aktif dari pihak terkait sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.
7. Pembangunan Fasilitas Kesehatan dan Kelengkapan Alat Medis
Masih ada beberapa puskesmas, termasuk Molibagu dan Duminanga, yang merasakan keterbatasan dalam fasilitas kesehatan dan kelengkapan alat medis.
Oleh karena itu, peningkatan investasi dan perhatian dari pemerintah setempat harus menjadi prioritas agar layanan kesehatan semakin membaik dan merata di seluruh wilayah Bolsel.
Meskipun RDP ini terbilang cukup alot, namun semua pihak yang hadir menunjukkan kesungguhan dan kerja sama yang tinggi dalam mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi.
Ketersediaan anggaran dan SDM yang terbatas tentu menjadi faktor utama dalam menghadapi permasalahan ini.
Namun, dengan semangat yang sama, bersinergi antara DPRD, Dinas Kesehatan, RSUD, dan BPJS, Bolsel dapat mengatasi permasalahan tersebut dan meraih kemajuan dalam pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakatnya.
Sementara itu, Bupati H Iskandar Kamaru saat dimintai tanggapannya menegaskan, kurangnya profesionalitas dan etika dari tenaga medis merupakan isu serius yang akan segera ditindaklanjuti.
Bupati dengan tegas mengancam akan mengevaluasi kinerja Direktur RSUD, dr. Sri Pakaya.
Selain itu, Bupati juga meminta Dirut RSUD dan Dinas Kesehatan agar segera dilakukan monitoring dan evaluasi kepada jajarannya untuk memastikan pelayanan medis yang unggul dan profesional di RSUD Bolsel.
“Profesionalitas adalah hal yang tidak boleh ditawar-tawar dalam pelayanan publik, terutama dalam sektor kesehatan.”
“Saya tidak akan ragu untuk mengevaluasi kinerja para pejabat jika terus muncul laporan mengenai kurangnya sikap profesional dan etika dalam melayani masyarakat,” ujar Bupati dengan tegas.
Bupati mengingatkan, peringatan serius ini tidak hanya berlaku kepada seluruh tenaga medis di RSUD, melainkan untuk semua aparatur di Bolsel.
“Pelayanan medis yang ramah dan profesional adalah hak masyarakat. Masyarakat memiliki harapan dan kepercayaan yang tinggi terhadap fasilitas medis setempat, dan hal ini harus dijunjung tinggi oleh seluruh tenaga medis.”
Kamaru berharap, kedepan semua fasilitas kesehatan di Bolsel mampu menyediakan pelayanan medis yang unggul dan memenuhi harapan masyarakat.
“Keluhan soal tata krama dan etika jangan dianggap sepele! Karena ini berkaitan dengan prinsip pelayanan dan ketulusan kita dalam melayani masyarakat.”
“Jadi! Selama masih menjabat menjabat sebagai Bupati, saya tidak mau mendengar keluhan serupa lagi,” cetusnya. (Syahrul Sirwan)
