NPM, Manado – DPRD Sulawesi Utara menyoroti pungutan liar yang kerap terjadi di sekolah.
Salah satu yang jadi sorotan adalah kasus pungli di SMA Negeri 7 Manado.
Terkait hal ini Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut, Cindy Wurangian meminta Dinas Pendidikan Sulut segera menindaklanjuti kasus tersebut.
“Saya terima laporan di sekolah tersebut ada pihak sekolah yang menagih dana peran serta masyarakat. Kemudian besarannya juga sudah tertera di pesan tersebut Rp 150-250 ribu,” ujarnya usai RDP dengan Dinas Pendidikan, Senin (3/2/2025).
Cindy mengatakan, pihak orang tua sudah pernah bertanya kepada guru terkait hal tersebut, cuma tidak bisa dijelaskan oleh guru.
“Ini kan baru indikasi pungli, tapi terlepas dari ada kebutuhan di sekolah maka ada penghimpunan dana melalui komite tetapi itu sifatnya sukarela,” ujar Cindy.
Menurutnya, hal itu yang perlu disosialisasikan lagi kepada pihak sekolah, juga orang tua agar persepsinya sama.
“Jangan sampai disalahartikan sehingga terjadi indikasi seperti pungli. Dan orang tua juga merasa ini seperti pungli,” sebutnya.
Soal ini, Kepala Dinas Pendidikan Sulut Femmy Suluh mengatakan, pihaknya sangat sensitif mendengar isu pungli di sekolah.
“Ini biasa kalau kami dapat info kami langsung panggil kepseknya dan langsung buat berita acara. Ada masukan efek jeranya lebih kami maksimalkan sesuai dengan aturan disiplin,” jelasnya seraya mengatakan, dana peran serta masyarakat itu tidak wajib dan tidak mengikat. (rud)
