NPM, MANADO – Komisi III DPRD Minahasa Tenggara melakukan kunjungan kerja ke Komisi Informasi Publik (KIP) Sulut, Selasa (3/2)
Tujuannya untuk memahami keterbukaan informasi publik untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih.
Kunjungan dipimpin Ketua Komisi III Chris Rumansi didampingi anggota Billy Munaisehe, Rasni Pontororing, Arter Runturambi, Vanda Rantung dan Diane Timbulus.
Dalam kunjungan ini diterima Ketua KIP Sulut, Andre Mongdong, komisioner Maydi Mamangkey, Wanda Turangan dan Carla Gerret di sela-sela persidangan sengketa informasi yang sedang berlangsung.
Dalam diskusi, Ketua KIP Sulut, Andre Mongdong memberikan penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsi KIP Sulut.
“Sangat berterima kasih dengan kunjungan ini dan tentu memberikan apresiasi bagi para wakil rakyat kabupaten Mitra yang peduli dengan keterbukaan informasi publik,” tuturnya.
Ditambahkan pula, sejak awal tahun ini KIP Sulut terus dipercaya masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa informasi.
“Ini terlihat dari semakin meningkatnya sengketa informasi yang harus diselesaikan KIP Sulut. Tahun 2025 kurang lebih ada 49 sengketa informasi yg sudah diselesaikan dan di awal tahun ini sudah masuk 17 sengketa informasi dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan hingga akhir tahun nanti,” jelasnya.
Pentingnya sosialisasi keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu agenda yang dibahas dimana DPRD Mitra akan ikut membumikan spirit keterbukaan informasi.
“Kami mengajak DPRD Mitra sebagai lembaga yang memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk bersama KIP Sulut menggalakkan keterbukaan informasi hingga ke pelosok desa dimana masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat bagi mereka,” tambahnya.
Sementara itu Rumansi mengungkapkan pentingnya pemahaman keterbukaan informasi bagi para wakil rakyat khususnya di DPRD Mitra.
“Menjadi pintu masuk utama dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan tentu menjadi alat kontrol pemerintahan tentu kami sangat mendukung kinerja KIP Sulut, ” tuturnya.
Dia berharap dengan pertemuan ini bisa membawa banyak masukan penting bagi para legislator khususnya Komisi III DPRD Mitra untuk mengajak pemerintah daerah mengedepankan keterbukaan informasi dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan yang berujung pada kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan diskusi ringan dan rencana KIP Sulut untuk dihadirkan dalam sosialisasi yang nantinya akan dilakukan oleh DPRD Mitra. (*)
