NPM, Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus SE kembali menunjukkan kehadiran negara di tengah masyarakat yang dilanda bencana.
Sebanyak 10 pasien korban banjir bandang Siau yang dirujuk dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Malalayang Manado menerima dokumen kependudukan berupa KTP elektronik dan Kartu Keluarga, Senin, 12 Januari 2026.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan hak-hak sipil masyarakat tetap terlindungi meski berada dalam situasi darurat.
Di tengah kondisi fisik dan psikologis yang belum sepenuhnya pulih, para korban tidak lagi dibebani dengan urusan administrasi yang kerap menjadi hambatan dalam mengakses layanan kesehatan, bantuan sosial, maupun pemulihan pascabencana.
Penyerahan dokumen dilakukan langsung di lingkungan rumah sakit sebagai bentuk pelayanan yang mendekat kepada rakyat.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memilih hadir di tempat warga membutuhkan, bukan menunggu warga datang dalam keterbatasan mereka. Pendekatan ini mencerminkan kepemimpinan yang responsif dan berpihak pada kemanusiaan.
“Di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus, penanganan bencana dimaknai tidak hanya sebagai penyelamatan dan perawatan medis, tetapi juga pemulihan menyeluruh atas martabat dan hak-hak dasar warga negara,” kata Kadis Dukcapil KB Sulut, Christodharma Sondakh.
Identitas kependudukan menjadi bagian penting dari perlindungan tersebut, karena menjadi dasar bagi seluruh akses pelayanan publik.
Di ruang perawatan RSUP Malalayang, kehadiran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terasa nyata.
Negara tidak hanya hadir melalui tenaga kesehatan dan bantuan kemanusiaan, tetapi juga melalui kepastian administrasi yang memberi rasa aman bagi para korban dan keluarganya.
Dalam suasana duka dan perjuangan untuk pulih, kepastian ini menjadi penguat bahwa mereka tidak berjalan sendiri. (*/don)
