NPM, BOLSEL – Dalam rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2024 di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) beberapa waktu lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolsel secara perlahan mulai mengulas usulan program eksekutif yang terdapat dalam dokumen tersebut.
Rapat tersebut, yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bolsel, Ir Arifin Olii, dan dihadiri oleh para Wakil Ketua serta anggota DPRD Bolsel, juga melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai mitra kerja.
Pembahasan dimulai dari dokumen usulan program dan anggaran oleh Inspektorat Daerah, yang menyoroti kinerja Inspektorat Bolsel.
Ketua Komisi III DPRD Bolsel, Abdul Razak Bunsal, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kinerja Inspektorat Bolsel yang dinilai masih lemah dalam pengawasan, khususnya dalam pengelolaan keuangan di daerah.
Menurutnya, Inspektorat seharusnya mampu mencegah adanya kesalahan dalam penyajian administrasi yang berpotensi menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bunsal juga menyoroti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran yang mempengaruhi kinerja Inspektorat.
Ia berharap masalah tersebut dapat segera diatasi agar pengelolaan keuangan di Bolsel dapat berjalan lebih baik tanpa adanya temuan dari BPK.
Pembahasan selanjutnya melibatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta beberapa OPD lainnya.
DPRD bersama OPD terus berupaya mencari solusi terbaik untuk meningkatkan tata kelola keuangan di Bolsel, baik melalui peningkatan SDM maupun alokasi anggaran yang memadai.
Langkah-langkah ini menandai komitmen DPRD Bolsel untuk memastikan bahwa program-program yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien demi kemajuan daerah. Dengan meningkatnya kinerja Inspektorat dan OPD terkait, diharapkan Bolsel dapat mencapai tata kelola keuangan yang lebih baik dan berkelanjutan di masa mendatang. ***
