NPM, MANADO – Tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Sulawesi Utara menjadi perhatian anggota DPRD Sulawesi Utara Amir Liputo.
Menurutnya, ada tiga poin utama penyebab PAD tidak tercapai.
Pertama tidak tercapainya target PAD adalah karena banyaknya STNK yang belum dilaporkan.
“Blangko harus segera tersedia. Kami ingin tahu sekarang, sejauh mana progresnya?,” katanya di ruang paripurna DPRD Sulut, Rabu (23/7).
Padahal lanjut Amir, hal ini sudah dibahas dan disepakati bersama dengan Bapenda untuk ditindaklanjuti tahun ini.
Alasan kedua yang disampaikan politisi PKS itu adalah minimnya anggaran pendukung untuk kegiatan sweeping atau penertiban, yang bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
“Tahun 2024 bahkan hanya sekali dilakukan sweeping. Lalu sekarang, apa progres nyatanya?” sambungnya.
Terakhir terkait keterlambatan penetapan wajib pajak, khususnya pada objek-objek pajak baru yang regulasinya sudah ada. Seperti perusahaan tambang PT Conch, MSM, KSM.
“Penagihannya lambat. Ini masalah harus jadi perhatian bersama,” tukasnya. (rud)
