NPM, Jakarta – Pengamat ekonomi energi Noviardi Ferzi menilai kinerja keuangan dan operasional PLN sepanjang 2025 memang menunjukkan perbaikan signifikan.
Namun, menurutnya, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kesehatan struktural jangka panjang.
Kinerja 2025 memang impresif penjualan naik, laba melonjak, dan efisiensi mulai terasa. Tetapi masih ada persoalan mendasar.
Utang sekitar Rp711 triliun, ketergantungan pada subsidi APBN sekitar Rp177 triliun, oversupply listrik, serta risiko valuta asing dari kontrak IPP.
“Tanpa subsidi, potensi kerugian bahkan bisa mencapai Rp160 triliun. Ini perlu direformasi, bukan sekadar dikelola,” kata Noviardi seperti dilansir dari terpantau.com, media jaringan Promedia, Rabu, 18 Januari 2026.
Meski demikian, secara kinerja tahunan, PLN dinilai semakin solid dibanding 2024. Perseroan diproyeksikan membukukan laba bersih Rp12–15 triliun, melonjak sekitar 100–130 persen secara tahunan, dengan dukungan pendapatan usaha Rp550–580 triliun.
Capaian tersebut melampaui target RKAP sekitar Rp545 triliun. Penjualan listrik pun mendekati 310 TWh atau lebih dari 102 persen target pemerintah, dengan pertumbuhan sekitar 4–6 persen secara tahunan.
Performa ini ditopang kinerja kuat semester I/2025, ketika PLN mencatat pendapatan Rp281,89 triliun (naik 7,57 persen YoY) dan laba usaha Rp30,6 triliun atau setara 131 persen dari target RKAP.
Sepanjang tahun, nilai penjualan listrik diperkirakan menembus Rp360 triliun, didorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga sekitar 6,62 persen dan sektor industri 4,17 persen.
Efisiensi biaya yang mencapai lebih dari Rp251 triliun turut mengerek profitabilitas hingga mencetak rekor baru.
Dari sisi neraca, total aset PLN meningkat menjadi sekitar Rp1.796 triliun (dari Rp1.772 triliun pada akhir 2024), dengan ekuitas Rp1.062 triliun.
Total utang berada di kisaran Rp711–734 triliun, dengan DER sekitar 38–69 persen dan rasio utang terhadap aset di bawah 50 persen menunjukkan tingkat solvabilitas yang relatif kuat untuk perusahaan utilitas berskala besar.
Secara operasional, kemajuan juga terlihat. Rasio elektrifikasi nasional mencapai 99,83 persen, jumlah pelanggan bertambah sekitar 3,72 juta atau naik 5,88 persen, serta terjadi penurunan durasi dan frekuensi gangguan listrik di berbagai sistem.
Menurut Noviardi, sensitivitas terhadap pergerakan kurs juga masih tinggi. Setiap depresiasi rupiah Rp1 berpotensi menambah beban biaya sekitar Rp10 miliar, terutama dari kewajiban kontrak pembangkit swasta yang berdenominasi valuta asing.
Ia juga menyoroti kondisi oversupply di sejumlah wilayah yang membuat kapasitas pembangkit tidak termanfaatkan optimal, tetapi tetap menimbulkan kewajiban pembayaran.
Meski begitu, ia mengapresiasi transformasi yang telah dijalankan PLN, termasuk digitalisasi proses bisnis yang menurunkan interest bearing debt sekitar Rp46,7 triliun dan memangkas beban bunga sekitar Rp3,1 triliun.
Selain itu, penerapan hedging valas, percepatan pelunasan utang berbunga tinggi, serta diversifikasi pendapatan melalui ekosistem kendaraan listrik dan layanan energi terintegrasi turut memperkuat fondasi perusahaan.
“Fondasinya sudah terbentuk. Kini yang dibutuhkan adalah reformasi fundamental: restrukturisasi kontrak IPP yang kurang efisien, penataan portofolio pembangkit untuk mengurangi oversupply, serta percepatan diversifikasi bisnis non-listrik agar ketergantungan pada subsidi dapat ditekan secara permanen,” katanya.
Ia juga menekankan agar agenda transisi energi hijau benar-benar diarahkan untuk menurunkan struktur biaya.
“Energi terbarukan harus menggantikan pembangkit berbiaya tinggi, bukan sekadar menambah kapasitas. Setiap proyek harus bankable dan berbasis kebutuhan sistem,” tambahnya.
Dengan tren positif sepanjang 2025, PLN dinilai memiliki modal kuat untuk menghadapi target 2026, mulai dari peningkatan efisiensi hingga percepatan energi bersih.
Namun, menurut Noviardi, keberlanjutan kinerja tersebut sangat bergantung pada keberanian manajemen melakukan pembenahan struktural.
“PLN sudah berada di jalur transformasi. Tetapi tanpa disiplin pengelolaan utang, pengurangan oversupply secara bertahap, dan monetisasi peluang transisi energi, kinerja cemerlang hari ini bisa sulit dipertahankan dalam jangka panjang,” katanya. (*/don)
