Minsel  

Bupati FDW dan Wabup Kawatu Sambut Kunker Komisi IX DPR RI, Fokus Kesehatan dan Ketenagakerjaan

NPM, Amurang – Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H., bersama Wakil Bupati Brigjen TNI (Purn.) Theodorus Kawatu, S.IP., menerima kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RImasa persidangan IV tahun sidang 2025–2026 di Kabupaten Minahasa Selatan, Rabu (22/04/2026).

Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, dari Fraksi Partai NasDem daerah pemilihan Sulawesi Utara, bersama sejumlah anggota dewan lintas fraksi.

Agenda reses ini menjadi momentum penting dalam menyerap aspirasi daerah, khususnya terkait isu strategis di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan pekerja migran, serta program kependudukan dan gizi nasional.

Turut hadir dalam kegiatan ini berbagai mitra kerja Komisi IX DPR RI, antara lain perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Gizi Nasional, BPJS Kesehatan, serta BPJS Ketenagakerjaan.

Dari unsur daerah, kegiatan ini juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, Direktur Utama RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado, serta pimpinan instansi vertikal, rumah sakit daerah dan swasta, hingga organisasi profesi kesehatan.

Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan sinergi lintas sektor dalam mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan, perlindungan tenaga kerja, serta pembangunan sumber daya manusia di daerah.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan melalui Bupati Franky Donny Wongkar menyambut baik kunjungan kerja tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan dan tantangan daerah.

Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Glady Kawatu, S.H., M.Si., bersama jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama dan perangkat daerah lainnya. (Buds)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *