NPM.ID – China dan Rusia mendesak pimpinan Amerika Serikat berlakukan banyak sanksi PBB terhadap Korea Utara.
Desakan itu setelah diluncurkan rudal balistik terbaru menyusul perjalanan Joe Biden ke Asia.
13 anggota dewan keamanan PBB pun memberikan suara mendukung rancangan resolusi AS.
Rancangan tersebut mengusulkan pelarangan ekspor tembakau dan minyak ke Korea Utara.
Pun langkah pemungutan suara dilakukan sehari setelah Korea Utara menembakkan tiga rudal termasuk balistik antarbenua terbesarnya.
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas Greenfield mengatakan pemungutan suara itu sebagai hari mengecewakan bagi dewan.
“Dunia menghadapi bahaya yang nyata dan sekarang dari Korea Utara,” kata Thomas kepada dewan, Kamis (26/05/2022).
Kata Thomas, Washington menilai bahwa Korea Utara telah melakukan enam peluncuran tahun ini, dan secara aktif siap melakukan uji coba nuklir.
Selama 16 tahun terakhir, Dewan Keamanan dengan suara bulat, meningkatkan sanksi untuk memotong dana program senjata nuklir dan rudal balistik Pyongyang.
“Pemberlakuan sanksi baru terhadap Korea Utara adalah menuju jalan buntu,” kata Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia kepada dewan.
“Kami telah menekankan ketidakefektifan dan ketidakmanusiawian untuk lebih memperkuat tekanan sanksi terhadap Pyongyang.”
Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun mengatakan bahwa sanksi tambahan terhadap Korea Utara tidak akan membantu dan hanya akan menyebabkan lebih banyak efek negatif dan eskalasi konfrontasi.
“Situasi di Semenanjung telah berkembang menjadi seperti sekarang ini terutama berkat kebijakan AS yang gagal menegakkan hasil dialog sebelumnya,” katanya kepada dewan.
China sendiri mendesak AS mencabut beberapa sanksi sepihak untuk membujuk Pyongyang melanjutkan pembicaraan yang terhenti sejak 2019.
Majelis Umum PBB akan membahas Korea Utara dalam dua minggu ke depan di bawah aturan baru.
Aturan baru mengharuskan badan 193 anggota untuk bertemu setiap kali hak veto diberikan di Dewan Keamanan.
Hak veto diberikan salah satu dari lima anggota tetap yakni Rusia, Cina, Amerika Serikat, Prancis dan Inggris. (*/cna)
