NEW POSKO MANADO – Pemilu 2024 memang masih lama, walaupun tahapan sudah akan di mulai pada Juni 2022 sehingga untuk persiapan itu perlu di isi dengan mekanisme pendidikan politik terutama pendidikan politik bagi calon.
Pengamat Politik Sulawesi Utara, Ferry Daud Liando mengatakan, hasil pemilu 2019 belum menghasilkan banyak anggota DPRD yang tersebar di berbagai daerah berkinerja baik.
Baik dalam hal kemampuan dasar, masih banyak anggota DPRD yang belum pernah menyampaikan gagasan di forum-forum resmi baik di fraksi, komisi maupun di paripurna.
Hal itu terjadi karena kemampuan publik speaking sangat terbatas. “Mereka belum terlatih sebelum terpilih menjadi anggota DPRD. Itulah sebabnya kebijakan politik di daerah lebih banyak didominasi dan dikuasai oleh eksekutif,” ungkap Ferry Liando kepada newposkomanado.id, Jumat (11/03/2022).
Kemampuan dalam perencanaan anggaran dan analisis hukum, kata Liando, sangat terbatas dan semua berdampak pada rendahnya kemampuan mereka dalam memperjuangkan kepentingan publik.
“Ada yang harus berurusan dengan hukum karena masalah moral. Hasil yang buruk ini disebabkan karena tidak adanya kepedulian parpol dalam mendidik dan melatih kader-kadernya sebelum menjadi calon,” sebutnya lagi.
Sebagian parpol masih mengutamakan masyarakat yang sanggup menyetorkan uang sebagai syarat untuk dicalonkan parpol. Sebagian juga masih menonjolkan hubungan keluarga untuk dicalonkan.
Proses pendidikan dan kaderisasi masih langkah dalam proses seleksi caleg di Sulut. Padahal setiap tahun semua parpol yang memiliki kursi di DPRD mendapat bantuan dana yang bersumber dari APBD.
“Bantuan itu sesungguhnya dimaksudkan agar parpol bisa menjalankan fungsi kaderisasi jauh sebelum tahapan pemilu di mulai. Namun yang terjadi parpol nanti sibuk menyiapkan calon baru terjadi disaat tahapan pendaftaran dimulai,” terangnya.
Oleh karena itu, Liando mendorong agar waktu yang panjang sebelum tahun 2024, masing-masing parpol sudah mulai menjaring nama-nama kader yang potensial kemudian mereka dilatih soal kepemimpinan, manajemen, hukum, tata kelola pemerintahan dan etika moral.
“Sebab skil-skil ini yang dibutuhkan sebagai bekal mereka jika terpilih menjadi anggota DPRD nant,” ujarnya.
“Di satu sisi, Pemerintah fokus di pendidikan politik masyarakat dan penyiapan calon oleh parpol,” tuntasnya. (don)
