NPM, Minahasa – Kabar baik bagi honorer di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Indonesia.
Pasalnya, wacana penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 belum pasti.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Abdullah Azwar Anas mencari solusi dengan berdiskusi dengan gubernur serta bupati dan wali kota terkait honorer.
Kabar ini mendapat sambutan positif dari honorer di Pemkab Minahasa.
“Sudah sejak tahun lalu (2022, red) mulai cemas terkait info penghapusan honorer di tahun 2023. Tapi agak senang membaca berita kalau ada wacana pembatalan penghapusan honorer,” ujar salah satu honorer yang meminta namanya dirahasiakan.
Menurutnya, dia bersama sejumlah honorer berharap perekrutan honorer menjadi kewenangan pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan tenaga honorer dan anggarannya. Tidak mungkin akan menerima honorer bila tidak ada anggaran. Pasti sudah dihitung dan menyesuaikan dengan keuangan daerah,” ungkap mereka.
Apalagi menurut mereka, ditengah situasi ekonomi yang belum membaik serta ancaman krisis global, bisa berdampak bagi perekonomian Indonesia bila dilakukan penghapusan honorer.
“Bayangkan saja ada berapa jumlah honorer diseluruh Indonesia. Mungkin ada ratusan ribu bahkan jutaan orang yang kehilangan secara bersamaan,” tambah mereka.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Minahasa Drs Moudy Pangerapan MAP mengatakan,
masih belum menerima petunjuk teknis atau surat edaran terkait penghapusan atau pembatalan penghapusan honorer.
“Hingga saat ini (kemarin, red) belum ada info dari pemerintah pusat,” pungkas Pangerapan kepada wartawan, Selasa (7/3/23). (mhk)
