NPM, Minahasa – Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara nomor S- 1680/WPB.30/2024, Pemerintah Kabupaten Minahasa menggelar Focus Group Discussion (FGD), di ruang kerja Sekda Minahasa, Senin (15/7/2024).
Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr Lynda Watania MM, M,Si, didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum Dr Vicky Tanor S.Pi, M,Si memimpin FGD yang turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah DJPB Sulawesi Utara Hari Utomo dan Kepala KPPN Manado Saripudin.
Sekda Lynda mengatakan, melalui pertemuan ini kita dapat berdiskusi, bertukar pikiran dan mencari solusi bersama untuk memastikan bahwa penyaluran DAK Fisik Tahap 1 Tahun Anggaran 2024 dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu dan tepat sasaran.
“Dana Alokasi Khusus fisik memilki peran yang sangat strategis dalam pembangunan di Kabupaten Minahasa, dimana DAK fisik ini di harapkan mampu meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik di berbagai sektor,” kata Watania.
Oleh karena itu, Sekda berharap komitmen bersama untuk melaksanakan percepatan penyaluran DAK fisik ini sesuai dengan target yang telah ditentukan.
Namun, tetap memperhatikan aspek akuntabilitas pengelolaannya.
“Melalui FGD ini pula, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang konstruktif dan aplikatif untuk mempercepat penyaluran DAK fisik tahap I tahun anggaran 2024 ini,” harapnya.
Ia mengajak agar kita semua bekerja sama dengan semangat yang tinggi dan komitmen yang kuat untuk membangun Kabupaten Minahasa yang lebih maju dan sejahtera.
“Kiranya seluruh peserta FGD untuk aktif berdiskusi, menyampaikan ide dan gagasan, serta berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan DAK fisik,” pinta Alumni APDN Manado ini.
Untuk mencapai tujuan tersebut, kata Sekda, memerlukan kerja sama dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Perlu memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pekerjaan yang didanai oleh DAK fisik berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” tukas Watania seraya menambahkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana harus selalu dijaga.
Kegiatan ini dihadiri, Inspektur, Kadis Pendidikan, Kadis Kominfo, Kadis PUPR, Kadis Perikanan dan Kelautan, Kadis Perpustakaan, Ka. BPKAD, Kadis Kesehatan, Kadis P2KB. (mhk)
