Minut  

Difasilitasi Bupati Minut, BPMS GMIM Diminta Evaluasi Pelaksanaan TOT KPRS GMIM di Jakarta

Joune Ganda. (ist)

NPM, Minut – Gagal kali kedua mengikuti training of trainer (TOT) KPRS GMIM, Bupati Minut Joune Ganda membayar segala keperluan kegiatan pelaksanaan, mulai dari pemateri hingga akomodasi.

Bahkan, tak tanggung-tanggung, pelaksanaan TOT KPRS GMIM kali ini dilaksanakan di Ibu Kota Jakarta untuk mengikuti waktu dari politisi PDIP tersebut.

Hal itu membuat gaduh pelayanan GMIM, lebih khusus pelayanan remaja. Karena, kepemilikan sertifikat TOT adalah salah satu syarat yang diwajibkan bagi calon Ketua KPRS GMIM.

“Patutkah TOT dilaksanakan dalam kurun waktu berdekatan hanya selisih kurang dari 2 bulan? kalau dengan alasan kebutuhan pelayanan, apa yang menjadi urgensi dilaksanakan TOT di Jakarta, sementara TOT sebelumnya belum jelas status kelulusan pesertanya,” ungkap sejumlah penatua remaja belum lama ini.

Salah satu pembina remaja GMIM, Billy Lintjewas meminta BPMS GMIM untuk dapat mengevaluasi KPRS GMIM terkait pelaksanaan TOT di Jakarta, karena dinilai menciderai pelayanan remaja GMIM.

“BPMS GMIM segera mengevaluasi pelaksanaan TOT KPRS GMIM di Jakarta yang dibiayai Bupati Minut Joune Ganda. KPRS GMIM seakan akan membuat Joune Ganda sebagai peserta VVIP sehingga harus mengikuti waktu Bupati Minut tersebut,” sesalnya.

Wakil Sekretaris KPRS GMIM, Aldrin Lombogia mengaku pelaksanaan TOT merupakan keputusan KPRS GMIM.

“Pelaksanaan TOT so keputusan KPRS dari Juli 2025,” singkatnya.

Sementara itu, Plt Ketua BPMS GMIM Pdt Adolf Wenas hingga berita ini terbit belum memberikan keterangan terhadap konfirmasi media ini.

Diketahui pelaksanaan TOT KPRS GMIM di Sunbreeze Hotel Senayan Jakarta merupakan kali kedua selang dua bulan terakhir di tahun 2025.

Dari informa Seluruh biaya mulai dari tiket pesawat PP Manado-Jakarta untuk belasan orang, akomodasi hotel dan uang jalan yang berjumlah puluhan juta semuanya ditanggung oleh Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan, Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor Sumedang tersebut. (*red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *