NPM, Amurang – Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, SH., bersama Wakil Bupati Minahasa Selatan, Brigjen TNI (Purn.) Theodorus Kawatu, S.I.P, memimpin rapat koordinasi terkait rencana pembangunan National Maritime Surveillance System serta pendirian Sekolah Rakyat, Kamis (16/4/2026).
Rapat koordinasi tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam memperkuat sistem pengawasan wilayah perairan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses pendidikan.
Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana konstruktif, berbagai gagasan dan masukan disampaikan oleh peserta rapat guna memastikan kedua program prioritas tersebut dapat berjalan optimal.
Wakil Bupati Theodorus Kawatu menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan merupakan kunci utama dalam merealisasikan rencana tersebut.
“Kolaborasi yang solid sangat dibutuhkan agar pembangunan National Maritime Surveillance System dapat meningkatkan keamanan wilayah laut, sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, pendirian Sekolah Rakyat diharapkan mampu membuka akses pendidikan yang lebih merata,” ujarnya.
Rapat ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Glady Kawatu, SH., M.Si., Asisten Pemerintahan dan Kesra sekaligus Plt. Kepala Dinas Sosial Drs. Benny V. J. Lumingkewas, Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang juga Plt. Kepala Dinas Perikanan Franky Tangkere, SP., M.Si., Plt. Asisten Administrasi Umum sekaligus Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Arthur Donhid Tumiwa, M.Ed., serta Kepala Bapelitbangda Dr. Raymond Brando Tampemawa, SH., MH.
Selain itu, hadir pula perwakilan dari Badan Keamanan Laut (Bakamla), Mayor Theolipus Dhipang, ST., serta pimpinan atau perwakilan PT. Kayu Wolo selaku pemilik lahan yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan.
Melalui koordinasi lintas sektor ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berharap rencana pembangunan sistem pengawasan maritim dan pendirian Sekolah Rakyat dapat segera terealisasi sebagai bagian dari upaya pembangunan daerah yang berkelanjutan. (Buds)
