NPM, Manado – Sosok Tahlis Gallang, S.IP, MM menoreh capaian tertinggi sebagai birokrat saat dipercayakan menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sekprop Sulut).
Ada beban tanggung jawab besar dikarena posisi sebagai “Panglima Birokrasi” Provinsi otomatis bertanggung jawab terhadap kebijakan- kebijakan Pemimpin (baca: Gubernur) dan memastikan seluruh jajaran pejabat dan birokrat di Pemprov Sulut menjalankan rencana kerja dengan baik.
“Posisi sebagai “jembatan” antara Pemimpin dan birokrasi merupakan tugas sangat berat, terlebih dalam situasi dan kondisi sosial – politik, sosial kemasyarakatan dan sosial – ekonomi yang kurang menguntungkan,” ucap Taufiq Tumbelaka.
Menurut Taufiq, sebagai figur muda dengan pengalaman pernah menjabat 3 (tiga) kali menjadi Sekda di Kabupaten / Kota dan pernah sebagai Penjabat Sekprov Sulut, Tahlis Gallang harus membuktikan kehandalan plus ketangguhan sebagai “Sang Panglima Birokrasi”.
Bukan hanya itu saja ada tugas berat lainnya yang diemban oleh seorang Tahlis Gallang, menurut catatan beliau adalah orang pertama di Sulut yang berlatar belakang pendidikan ‘Sekolah Pamong Praja’ yang menjadi Sekda Provinsi di Sulut. Sebelum-sebelumnya (setidaknya dalam 2 dekade terakhir).
Tercatat, para Sekprop Sulut dari berbagai latar belakang pendidikan.
“IPDN tempat Tahlis Gallang ditempa merupakan “kawah candradimuka” bagi siapa saja yang ingin memberi diri menjadi Pamong Praja,” ucap pengamat politik dan Pemerintahan di Sulut ini.
Lelaki familiar inipun mengatakan,mulai 4 Mei 2026, sebagai jebolan ‘Sekolah Pamong Praja’ murni akan wajib membuktikan bahwa kebijakan Nasional dimasa lalu untuk melahirkan Pamong Praja tangguh melalui pendidikan khusus adalah kebutuhan organisasi Pemerintah Daerah guna menghadirkan Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa.
“Tetaplah Semangat dan Selalu Optimis,” pungkas Tumbelaka.
(ROGAM)
