Ekonomi Sulut Tumbuh 5,66% di 2025, Gubernur Yulius: Kondisi Keuangan Daerah Tetap Terjaga

Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus. (ist)

NPM, Manado – Gubernur Yulius Selvanus paparkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 di DPRD Sulut. Ekonomi Sulut tumbuh 5,66%, lampaui nasional.

Kondisi keuangan tetap sehat dengan SiLPA Rp177,13 miliar. Pemprov Sulut buktikan APBD dikelola efisien di tengah efisiensi nasional.

Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus paparkan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut, Selasa (23/06/2026).

Gubernur Yulius sampaikan kondisi keuangan daerah 2025 tetap terjaga baik meski ada kebijakan efisiensi belanja nasional.

Berdasarkan laporan APBD 2025, Pendapatan daerah Rp3,65 triliun atau 96,38% dari target.
Belanja daerah Rp3,32 triliun atau 91,36% dari anggaran.

SiLPA Rp177,13 miliar, tanda pengelolaan keuangan terukur dan efisien.

Neraca keuangan juga membaik. Total aset daerah naik jadi Rp11,49 triliun dari Rp10,78 triliun tahun sebelumnya. Kewajiban daerah turun dari Rp1,26 triliun jadi Rp849 miliar.

Di sektor ekonomi, Sulut catat pertumbuhan 5,66% di 2025. Angka ini melampaui rata-rata nasional 5,11%.

Indikator kesejahteraan ikut membaik. Kemiskinan Turun ke 6,62%, lebih rendah dari nasional 8,25%.

TPT Turun ke 5,78%. Inflasi 1,23% sepanjang 2025, jauh di bawah nasional 2,92%. IPM Naik jadi 76,32, tren stunting turun

Daya beli petani dan nelayan juga naik. NTP 125,21. NTN 112,17. Artinya, pendapatan sektor pertanian dan perikanan makin kuat.

Sepanjang 2025-2026, Pemprov Sulut raih Terbaik I Provinsi Penanggulangan Kemiskinan & Penurunan Stunting Regional Sulawesi 2026.

Terbaik II Universal Coverage Jamsosnaker, Opini WTP BPK RI ke-12 kali berturut-turut, Revitalisasi Museum Negeri Sulut dan regulasi jaminan sosial ketenagakerjaan pionir nasional

Rapat paripurna juga bahas percepatan Ranperda Perizinan Berusaha di Daerah.

Regulasi ini targetnya perkuat kepastian hukum, sederhanakan birokrasi, ciptakan iklim investasi kondusif buat KEK dan UMKM.

“Sinergi Pemprov dan DPRD harus terjaga untuk kebijakan yang dorong pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Sulut,” ujar Gubernur Yulius. (*/don)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *