Workshop Pendidikan Beri Pemahaman Kebijakan Gerakan Transisi PAUD ke SD

Anggota komisi X DPR-RI Vanda Sarundajang pose bersama Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, Febry H.J Dies, St, M.Inf.Tech, Dosen Sekolah Tinggi Filsafat, Revi RHM Tandod, Ph.D. (foto: dion/NPM)

NPM, Manado –  Direktorat PAUD berkolaborasi dengan Komisi X DPR RI menggelar Workshop Pendidikan dengan tema “Mari Kita Kembalikan Hak Pendidikan Bagi Anak melalui Penguatan Gerakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan” di Swissbell Hotel Maleosan Manado, Jumat (05/05/2023).

Tujuan Workshop ini memberikan pemahaman kebijakan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan (stakeholders).

“Nantinya menjadi penguatan dalam pelaksanaan gerakan pada saat proses PPDB di jenjang pendidikan dasar tahun ajaran 2023/2024,” ujar Widyaprada Ahli Utama Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Harris Iskandar Ph.D.

Kata Harris, melalui workshop ini, misskonsepsi dan mispersepsi tentang implementasi pembelajaran membaca, menulis dan berhitung (Calistung) pada anak usia dini dan kelas awal di jenjang pendidikan dasar tidak terjadi lagi.

Sebab selama ini terdapat miskonsepsi atau salah paham terhadap calistung. Miskonsepsi ini membuat anak seolah-olah harus menguasai calistung sebagai syarat untuk masuk SD.

“Akibat kesalahpahaman ini, ribuan anak Indonesia dikhawatirkan kehilangan kesempatan atas akses pendidikan karena tidak lolos tes calistung,” ujarnya.

Di sisi lain, metode pengajaran calistung juga dianggap kurang tepat. Menjadikan calistung sebagai kriteria masuk SD membuat anak merasa bahwa sekolah dan belajar bukanlah hal yang menyenangkan.

Persepsi yang tertanam sejak dini akan sulit dihilangkan dari diri anak.

Imbasnya anak-anak yang tengah berada dalam masa emasnya rentan menjadi tidak percaya diri, merasa bodoh karena tidak lolos tes calistung.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sendiri telah meluncurkan sebuah program untuk mendukung proses transisi ini dengan meluncurkan Merdeka Belajar Episode ke-24: Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan pada 28 Maret 2023.

Kebijakan tersebut dikeluarkan guna meluruskan miskonsepsi tentang kemampuan Calistung siswa masuk SD, dan juga menitikberatkan pentingnya membangun kemampuan fondasi pada anak secara bertahap demi efektif dan optimalnya proses pembelajaran.

Pada kesempatan itu juga, Vanda Sarundajang menyampaikan Implementasi Gerakan Transisi diperlukan kesiapan seluruh pemangku kepentingan secara tepat.

Transisi dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar (SD) merupakan perubahan penting bagi anak-anak dan keluarga mereka.

“Harus disadari secara alami sejumlah pihak khususnya anak akan mengalami ketidaknyamanan selama masa transisi ini, tetapi dengan persiapan yang tepat dan dukungan yang memadai, transisi ini dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi anak-anak,” imbau Vanda.

Lanjut Vanda, transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan merupakan perubahan besar bagi anak-anak, tetapi dengan persiapan yang tepat, pendidikan yang menyenangkan, dukungan keluarga, dan komunikasi terbuka antara sekolah dan keluarga.

Sehingga, transisi ini dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi anak-anak.

“Penting bagi orang tua dan staf sekolah untuk bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung bagi anak-anak selama masa transisi ini,” ungkapnya.

Senada, Kepala BPMP Provinsi Sulut Febry Dien ST M.Inf Tech selaku narasumber menyebut transisi paud ke SD adalah pembelajaran yang menyenangkan.

“Jadi, penting bagi orang tua dan staf sekolah untuk bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung bagi anak-anak selama masa transisi ini,” tukas Febry.

Hadir dalam acara workshop pendidikan tersebut Anggota Komisi X DPR, Vanda Sarundajang, Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado Steven Tumiwa SPd MPd, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, Febry H.J Dies, St, M.Inf.Tech, Dosen Sekolah Tinggi Filsafat, Revi RHM Tandod, Ph.D.

Juga diikuti 300 lembaga satuan pendidikan, kepala sekolah, dinas pendidikan, orangtua dan pemangku kepentingan pendidikan di Sulawesi Utara. (dio)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *