NPM, SANGIHE — Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Tendris Bulahari, terus memperkuat kapasitas kepemimpinannya dengan mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Silaturahmi yang diselenggarakan Asosiasi Koalisi Wakil Kepala Daerah (ASWAKADA), di Jakarta, Senin (27/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 27–28 April 2026, menjadi wadah strategis bagi para wakil kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia untuk meningkatkan kompetensi sekaligus mempererat koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam forum tersebut, peserta mendapatkan penguatan terkait peran strategis wakil kepala daerah dalam memastikan efektivitas jalannya pemerintahan. Penguatan mencakup pengendalian program prioritas serta optimalisasi koordinasi lintas perangkat daerah.
Selain pembekalan materi, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai ruang bertukar pengalaman dan praktik baik antar daerah. Hal ini dinilai penting untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik hingga penanganan isu-isu strategis di daerah.
Ketua ASWAKADA, Armuji, menegaskan bahwa wakil kepala daerah memiliki posisi penting dalam menjaga kesinambungan kebijakan serta memastikan implementasi program pembangunan berjalan terukur dan akuntabel.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap para wakil kepala daerah dapat semakin memperkuat peran strategisnya dalam mendukung jalannya pemerintahan yang efektif, serta mampu mengoptimalkan fungsi koordinasi lintas perangkat daerah,” ujar Armuji.
Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Tendris Bulahari, menyatakan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut memberikan manfaat besar, terutama dalam memperluas wawasan serta memperkuat kapasitas kepemimpinan.
“Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam memperluas perspektif serta menjadi ruang berbagi pengalaman antar daerah, sehingga dapat kami terapkan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antar daerah guna mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.