NEW POSKO MANADO – Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) rupanya menuai protes kalangan DPRD Sulut. Pasalnya, kenaikan ini dianggap sudah meresahkan masyarakat.
Menurut personil Komisi III DPRD Sulut Ayub Ali, kenaikan BBM saat ini merupakan kebijakan yang tidak populer. Sebab secara ekonomi sangat memberatkan rakyat.
“Tentu saja rakyat sangat dirugikan atas kenaikan ini,” tegasnya, saat dihubungi kemarin.
Seharusnya, lanjut Ayub, pemerintah lebih memerhatikan kesejahteraan rakyat. Terlebih ekonomi sekarang lagi terpuruk akibat adanya berbagai pembatasan dan larangan yang membuat rakyat sulit beraktivitas.
Dikatakannya, secara umum pendapatan rakyat belum normal akibat Covid 19. Seharusnya pemerintah tidak boleh keburu nafsu dalam menaikan BBM.
“Karena rakyat belum siap dan sangat berpengaruh pada home industri,” tandasnya.
Diketahui, pemerintah lewat PT Pertamina sudah menaikkan BBM jenis Pertamax per 1 April lalu.
Harga BBM dengan RON 92 itu naik dari sekitar Rp9.000-Rp9.400 per liter menjadi Rp12.500-Rp13.000 per liter di 34 provinsi di Indonesia.
Sebelumnya juga pemerintah sudah menaikan harga minyak goreng serta PPN. (rud)