Mewoh Optimis Pemilu Serentak Berjalan Aman dan Kondusif

DIALOG: Kegiatan Malam Bacirita Deng Bapak Menko Polhukam yang berlangsung di aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Sabtu (18/3).
DIALOG: Kegiatan Malam Bacirita Deng Bapak Menko Polhukam yang berlangsung di aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Sabtu (18/3).

NPM, Manado – Ketua Bawaslu Provinsi Sulut Ardiles Mewoh mengungkapkan, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) menjadi inti dalam menjalankan program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu 2024.

Selain itu, IKP merupakan upaya Bawaslu dalam proyeksi dan mitigasi terhadap potensi pelanggaran.

Hal tersebut disampaikannya di hadapan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Gubernur Provinsi Sulut Olly Dondokambey, Forkopimda, dalam acara yang bertajuk Malam Bacirita Deng Bapak Menko Polhukam, di aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Sabtu (18/3/2023).

“Bawaslu itu tugasnya melaksanakan pengawasan seluruh tahapan pemilu, dan tugas mengawasi itu dilakukan dengan tiga cara yaitu pencegahan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa. Salah satu cara Bawaslu melakukan pencegahan adalah dengan menyusun atau memetakan potensi kerawanan yang disebut IKP. Tujuannya melakukan proyeksi dan deteksi dini persoalan pemilu dan sehingga menjadi landasan atau basis penyusunan dari IKP,” jelas Mewoh.

Terkait IKP Provinsi Sulut 2024 yang berada diposisi rawan kedua tertinggi setelah Provinsi DKI Jakarta, Mewoh optimis hal tersebut bisa teratasi dengan kerjasama yang baik seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Sulut.

Dia menjelaskan berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 yang juga menepatkan Provinsi Sulut sebagai salah satu daerah dengan IKP yang tinggi tetapi Pemilu dan Pilkada tersebut bisa berjalan lancar dan kondusif.

“Betul bahwa Sulawesi Utara data indeksnya tinggi 87,49 persen peringkat dua setelah DKI Jakarta. Tapi benar tadi yang Pak Gubernur sampaikan bahwa Pemilu dan Pilkada edisi terakhir 2019 dan 2020 kita lancar kondusif. Memang, tahun 2020 Pilkada di Sulawesi Utara tertinggi indeks kerawanannya, tetapi karena semua pihak termasuk Pemerintah Daerah, Stakeholder, Forkopimda, kita semua bersama-sama bekerja keras melihat semua indikator-indikator yang ada dan kemudian diintervensi dengan berbagai program pencegahan akhirnya apa yang ditulis dalam IKP itu tidak terjadi,” terang Mewoh.

Mewoh menguraikan IKP Provinsi Sulut 2024 yang berada di posisi rawan kedua tertinggi, hal tersebut diakumulasi dari keadaan Pemilu dan Pilkada tahun 2017, 2018, 2019, serta 2020.

“Memang ukuran ini berdasarkan data Pemilu dan Pilkada sejak 2017, 2018, 2019, 2020, jadi ini diakumulasi. Nah tentu kita berharap dengan pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 yang sudah kondusif dan lancar, kedepan kita indeksnya akan turun dan termasuk Pemilu 2024 ini kondusif. Ini akan berkontribusi dipemilu yang akan datang,” jelasnya.

Mengenai isu politik identitas, Mewoh menyebut hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi kondusifitas dan kelancaran penyelenggaraan pemilu di Sulut.

“Memang ada 4 dimensi dalam IKP ini. Pertama konteks sosial politik, yang kedua konteks penyelenggaraan, kemudian kontestasi, dan yang terakhir konteks partisipasi. Nah kalau bicara politik identitas ini adalah indikator dimensi konteks sosial politik, memang di Sulawesi Utara pengalaman yang ada sejak kita melakukan Pemilu selama ini politik identitas tidak menjadi indikator yang tinggi karena isu politik identitas tidak begitu mempengaruhi kita di Sulawesi Utara,” ujar pria yang pernah menjabat Ketua KPU Sulut tersebut.

Gubernur Provinsi Sulut Olly Dondokambey dalam sambutannya mengatakan, isu politik identitas cenderung tidak ada di Provinsi Sulut.

“Ini karena peran segenap tokoh baik agama maupun sosial kemasyarakatan bekerjasama dengan baik. Bahkan Wali Kota Manado datang dari golongan minoritas,” ujarnya.

Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD dalam pemaparannya sebagai keynote speaker mengungkapkan, Provinsi Sulut merupakan laboratorium pluralisme yang paling bagus.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Sulut secara bersama-sama menyuarakan untuk membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” ajaknya. (rud)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *